JEMBER – IndonesiaPos
Setelah melakukan hearing dengan masyarakat tanpa kehadiran dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) beberapa waktu lalu, Komisi B DPRD Jember akhirnya turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi pekerjaan. Diantaranya desa Banjarsari, Tugusari dan desa Trisno Gambar.
Ketua Komisi B, Chandra Ary Fianto kepada sejumlah media mengungkapkan,pihaknya telah melihat apa saja yang telah dikerjakan di masing-masing desa Tersebut terkait proyek Oplah bersumber dari APBN 2025.
” Dari apa yang kita lihat hari ini, kita akan melakukan cek and ricek serta verifikasi untuk mendalami proses tersebut,”ungkapnya
“Insha Allah minggu depan akan kita undang lagi kelompok tani sebagai pelaksana, masyarakat yang melaporkan persoalan ini serta dinas Pertanian,”tambahnya.
“Hari Senin akan ketemu semua, dari kelompok tani, dari pelapor serta dari dinasnya terkait apa yang perlu dibahas serta solusinya apa,”ungkap politisi PDIP tersebut.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Amburadulnya Program Oplah, membuat Haryanto, Warga Banjarsari Minta Dewan Untuk Segera Mengagendakan Hearing Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Pertanian. Namun sayangnya pihak dinas pertanian tidak hadir dalam rapat dengar pendapat itu.
Haryanto meminta adanya keterbukaan informasi publik di dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan (DTPHP) tentang Dokumen.
- Mekanisme Pencairan dana bantuan.
- Rincian Anggaran Biaya (RAB) program.
- Laporan Keuangan/Realisasi 107 Kelompok Tani penerima program. Yang disinyalir tidak sesuai dengan juklak juknis yang ada.
Hal ini dilakukan karena mereka menduga ada sejumlah persoalan dalam proses kegiatan proyek Oplah. Namun sayangnya Pihak dinas DTPHP sendiri hingga kini terkesan menutup informasi terkait keberadaan program ini. Meski sudah mengirim surat kepada dinas terkait masalah transparansi keterbukaan publik terkait persoalan ini, ternyata pihak dinas tetap tidak bergeming. Hal ini memicu kecurigaan masyarakat, apa yang disembunyikan pihak dinas?
Dilain sisi, banyak pekerjaan Oplah yang tidak tepat sasaran serta diindikasikan dugaan Mark up dalam beberapa kegiatan yang berpotensi merugikan negara. (kik)
