Ditulis Oleh : Dedy Misnoto
EDITORIAL — IndonesiaPos
Pandangan yang disampaikan menyentuh dalam salah satu isu paling krusial dalam perdebatan ekonomi makro dan kebijakan fiskal di Indonesia yakni, Alokasi Belanja Negara Vs. Kesejahteraan Rakyat.
Untuk menjawab apakah formula angka “70% diturunkan ke 50%, lalu mau dinaikkan lagi ke 70%” itu benar secara literatur data APBN, kita perlu membedakan antara proporsi ideal, struktur riil belanja, dan narasi politik anggaran.
Secara resmi dalam data APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tidak ada angka baku yang secara kaku mematok “belanja penyelenggara negara 70% dan belanja rakyat 30%”.
Namun, substansi dari kritik Anda — bahwa biaya birokrasi sering kali menelan porsi yang terlalu besar dibandingkan belanja publik langsung — diakui oleh banyak ekonom dan bahkan oleh pemerintah sendiri.
Mari Kita Bedah Faktanya Secara Objektif:
- Struktur Riil Belanja: Siapa yang Mengonsumsi Lebih Banyak?
Dalam APBN, belanja negara dibagi menjadi dua kelompok besar:
- Belanja Pemerintah Pusat: Terdiri dari belanja pegawai (gaji PNS/TNI/Polri), belanja barang (perjalanan dinas, pemeliharaan gedung), belanja modal (infrastruktur), dan bansos/subsidi.
- Transfer ke Daerah (TKD): Dana yang dikirim ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Jika kita melihat postur APBN dalam beberapa tahun terakhir, porsi terbesar justru sering kali habis di belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran cicilan utang. Di tingkat daerah (APBD), fenomena “Yang Melayani Lebih Besar Dari Yang Dilayani” ini sangat terlihat nyata.
Banyak kabupaten/kota yang 60% hingga 70% APBD-nya habis hanya untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan dinas), sehingga menyisakan kurang dari 30% untuk membangun jalan, sekolah, atau fasilitas kesehatan publik.
- Dari Mana Angka 70% dan 50% Itu Muncul?
Meskipun tidak ada angka 70% resmi untuk keseluruhan “penyelenggara negara” di APBN, fluktuasi angka tersebut biasanya merujuk pada dua hal ini dalam perbincangan kebijakan:
- Rasio APBD di Daerah: Seperti yang disebutkan di atas, banyak daerah yang proporsi belanja pegawainya mencapai 70%. Pemerintah pusat melalui UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) sebenarnya telah membuat aturan tegas: daerah wajib menurunkan belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD dalam masa transisi beberapa tahun. Jadi, narasinya adalah upaya menurunkan pemborosan, bukan menaikkannya kembali.
- Wacana Efisiensi Anggaran Politik: Dalam debat kebijakan ekonomi, sering muncul kritik bahwa struktur belanja pusat terlalu gemuk pada sektor birokrasi (aparatur) dan pembayaran utang, sehingga belanja produktif untuk rakyat tertekan.
Kesimpulannya: Jika ada rencana atau isu yang menyebutkan bahwa belanja untuk penyelenggara negara sengaja mau dinaikkan lagi ke 70%, hal itu secara legal-formal tidak benar dan bertentangan dengan arah reformasi birokrasi saat ini (seperti UU HKPD yang justru membatasi belanja pegawai).
- Hubungan Belanja Negara dan Kesejahteraan Rakyat
Apakah ini penyebab utama rendahnya kesejahteraan? Jawabannya adalah salah satu penyebab utama (inefisiensi anggaran).
Ketika porsi anggaran untuk “biaya operasional” negara terlalu besar, maka terjadi apa yang disebut crowding out effect terhadap belanja publik. Dampaknya:
- Kualitas Pelayanan Rendah: Uang habis untuk rapat dan perjalanan dinas, bukan untuk fasilitas puskesmas atau sekolah.
- Infrastruktur Lambat: Konektivitas ekonomi antar-wilayah melambat karena dana modal terbatas.
- Ketergantungan Utang: Untuk menutupi belanja rakyat (seperti subsidi dan bansos), pemerintah akhirnya harus menarik utang baru karena pendapatan negara sudah tersedot untuk belanja rutin birokrasi.
Efisiensi anggaran — memastikan “belanja yang dilayani” jauh lebih besar daripada “Belanja Yang Melayani” — adalah tantangan terbesar struktural ekonomi Indonesia saat ini.
Kebijakan fiskal yang sehat seharusnya memastikan setiap rupiah yang keluar dari pajak rakyat, kembali ke rakyat dalam bentuk fasilitas dan stimulus ekonomi, bukan habis di meja birokrasi.
APBN Rp800 Triliun Digarong Pemegang Otoritas Negeri. Benarkah?
