JAKARTA — IndonesiaPos
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI merampungkan seluruh rangkaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Reforma Agraria (RUU PRA). Draf RUU PRA yang disepakati tersebut secara keseluruhan terdiri atas 14 bab dan memuat 53 pasal.
Penyelesaian RUU usul inisiatif DPR RI tersebut disampaikan oleh Ketua Panja RUU PRA, Iman Syukri, dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama perwakilan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Iman mengungkapkan bahwa Panja bekerja maraton dan intensif pada 17 hingga 21 September 2026 untuk menyelesaikan sebanyak 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan oleh Pemerintah.
“Setelah semua DIM dibahas secara intensif, RUU PRA disepakati dalam rapat Panja yang secara keseluruhan terdiri dari 14 bab dan memuat 53 pasal,” kata Iman.
Iman merinci dari total 596 DIM yang diserahkan Pemerintah, tedapat 164 DIM tetap, 54 DIM perubahan redaksional, 57 DIM perubahan substansi, 295 DIM dihapus, 3 DIM penambahan substansi, 20 DIM penambahan pasal/ayat, serta 3 DIM reposisi.
Dalam kesepakatan tersebut, Iman menjelaskan Panja Baleg DPR RI menyepakati serangkaian materi penting dan strategis guna menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia.
RUU PRA mengatur penyelenggaraan reforma agraria melalui hak menguasai negara untuk menjamin pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak rakyat atas tanah serta sumber daya agraria lainnya. Perencanaan reforma agraria akan disusun melalui peta jalan komprehensif yang memuat arah kebijakan, target, tahapan, prioritas, strategi pelaksanaan, hingga indikator kinerja.
Selain itu, regulasi ini menetapkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) berdasarkan kriteria ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absente, dan penguasaan melebihi batas maksimum. Pengaturan objek dan subjeknya memprioritaskan kelompok petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta masyarakat miskin.
Dari sisi kelembagaan, RUU PRA menguatkan struktur pelaksanaan dengan membentuk lembaga penyelenggara reforma agraria yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dilengkapi dengan pembentukan Dewan Pengawas demi menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Mekanisme penyelesaian konflik diarahkan secara efektif dan berkeadilan melalui musyawarah, pemulihan hubungan sosial, serta pengembalian hak atas tanah atau pemberian tanah pengganti.
Guna mencegah monopoli, undang-undang ini mengatur pembatasan pemilikan tanah untuk mencegah rekonstrasi penguasaan lahan. RUU ini juga menjamin perlindungan hukum bagi pendamping masyarakat, pelapor, dan saksi, serta menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Seluruh integrasi data konflik dan redistribusi tanah akan dihimpun dalam sistem Satu Data yang dilaporkan secara berkala kepada Presiden dan DPR RI.
Iman mengapresiasi kerja keras seluruh anggota Panja Baleg DPR dan jajaran Pemerintah yang terus bersidang hingga akhir pekan demi merampungkan payung hukum reforma agraria ini.
“Terima kasih sampai weekend kita kerja sampai malam. Demikian laporan Panja ini kami sampaikan dan dengan diterimanya hasil kerja Panja atas RUU PRA, berakhir pula Panja melakukan pembahasan RUU PRA ini untuk selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan menjadi Undang-Undang,” pungkasnya.
