JAKARTA — IndonesiaPos
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta.
Keputusan ini diambil menyusul keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden hingga sejumlah pengusaha nasional.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi bahwa sanksi administratif berupa pemecatan tersebut telah diputuskan dalam sidang etik di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11).
Selain pemecatan, perilaku Ahrie Sonta dinyatakan sebagai perbuatan tercela oleh majelis sidang.
Pelanggaran ini diduga dilakukan saat Ahrie Sonta menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Ia dinilai telah menyalahgunakan kewenangan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan melanggar prosedur hukum yang berlaku.
Dalam proses persidangan, nama sejumlah pejabat tinggi Polri turut menjadi perhatian, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penegakan hukum internal ini merupakan komitmen institusi di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjaga integritas dan profesionalisme anggota.
Ahrie Sonta disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi.
Pelanggaran mencakup etika kelembagaan dan etika kepribadian yang mewajibkan setiap anggota menaati prosedur hukum.
Menanggapi putusan PTDH tersebut, Ahrie Sonta menyatakan akan mengajukan banding. Pihak Polri menyatakan akan memproses permohonan tersebut melalui komisi di tingkat banding sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal kepolisian.
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk transparansi Polri dalam menindak oknum yang menyalahgunakan teknologi intelijen untuk kepentingan di luar tugas kedinasan.
Polri menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang merusak privasi pejabat negara maupun warga sipil melalui akses ilegal.
Ketua Komisi III DPR-RI Minta Polri Gerak Cepat Usut Semua yang Terlibat Penyadapan Presiden
