JAKARTA — IndonesiaPos
Harga pangan yang tinggi tidak hanya dirasakan sebagai angka di papan harga pasar. Bagi banyak keluarga, kenaikan harga cabai, telur, beras, dan minyak goreng langsung berpengaruh pada belanja harian.
Di sisi lain, harga mahal di tingkat konsumen belum tentu berarti petani dan peternak memperoleh penghasilan yang layak. Kondisi inilah yang disoroti Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita.
“Pangan tidak cukup hanya tersedia, tetapi harus terjangkau. Ketika harga berbagai kebutuhan pokok masih tinggi, pemerintah perlu memastikan stabilisasi berjalan dari hulu sampai ke pasar,” kata Sonny di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Mengacu pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia pada Selasa (22/9), harga cabai rawit merah tercatat Rp95.000 per kilogram. Telur ayam ras berada di angka Rp30.000 per kilogram.
Harga cabai merah keriting tercatat Rp70.050 per kilogram, cabai rawit hijau Rp68.200 per kilogram, dan cabai merah besar Rp57.650 per kilogram. Bawang merah dijual Rp37.450 per kilogram, sementara bawang putih Rp39.090 per kilogram.
Harga beras kualitas bawah berada pada kisaran Rp14.700 hingga Rp14.900 per kilogram. Beras kualitas medium dijual Rp16.400-Rp16.600 per kilogram, sedangkan beras kualitas super berada pada rentang Rp17.350-Rp17.900 per kilogram.
Minyak goreng curah tercatat Rp20.400 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek dijual antara Rp23.500 hingga Rp24.350 per liter. Gula pasir lokal berada di angka Rp19.150 per kilogram dan gula kualitas premium Rp20.350 per kilogram.
Sonny menegaskan, ia mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Namun, capaian tersebut tidak boleh hanya dilihat dari angka produksi nasional atau banyaknya stok yang tersimpan di gudang.
Menurut dia, swasembada baru bermakna apabila pangan tersedia di pasar dengan harga yang bisa dijangkau masyarakat. Pada saat yang sama, petani dan peternak harus menerima harga yang pantas atas hasil kerja mereka.
“Kalau beras di gudang-gudang Bulog berlimpah, tetapi daya beli masyarakat rendah, saya kira masih ada kebijakan yang salah. Jangan sampai rakyat membeli mahal, sedangkan petani dan peternak belum mendapatkan harga yang layak,” ujarnya.
Sonny meminta pemerintah membenahi mata rantai distribusi pangan dari daerah penghasil sampai ke pasar. Biaya angkut, distribusi antardaerah, serta selisih harga di setiap jalur perdagangan perlu diawasi agar tidak semakin membebani rakyat maupun produsen pangan.
“Kalau masyarakat membeli dengan harga mahal, sementara petani dan peternak juga belum menikmati harga yang layak, berarti ada mata rantai yang harus dibenahi. Jangan sampai beban paling besar justru dipikul rakyat dan produsen kecil,” katanya.
Bagi Sonny, ketahanan pangan tidak cukup ditunjukkan dengan laporan stok dan angka produksi. Ketahanan pangan harus hadir di dapur-dapur keluarga, sekaligus memberi kepastian penghidupan bagi petani dan peternak.
Sonny Minta Komisi IV DPR RI Tuntaskan Masalah Penyuluh Pertanian
