JAKARTA — IndonesiaPos
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam perkara korupsi pemerasan uang tunjangan hari raya (THR) terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Putusan dibacakan dalam sidang di Semarang, Selasa (10/11).
Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati menyatakan Syamsul terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syamsul Auliya Rachman dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sejumlah Rp250 juta,” kata Rosana saat membacakan amar putusan di ruang sidang Tirta Pengadilan Tipikor Semarang.
Selain hukuman penjara, Syamsul diwajibkan membayar denda Rp250 juta dan uang pengganti sebesar Rp568 juta. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun.
Vonis tersebut lebih ringan dua tahun dibandingkan tuntutan JPU KPK. Dalam putusannya, majelis hakim juga mengatur apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terpidana untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi, kewajiban itu diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.
Uang pengganti tersebut diperhitungkan dengan uang yang telah disita untuk dikembalikan kepada para kepala OPD yang sebelumnya menyerahkan iuran THR 2026.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan Syamsul, terutama terkait proses promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Cilacap.
Hakim menilai prosedur administrasi yang terbuka tidak serta-merta menghapus dugaan penyalahgunaan kewenangan apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan untuk kepentingan pribadi.
Majelis hakim berpendapat fakta persidangan membuktikan Syamsul tetap menentukan atau mengarahkan pihak-pihak yang menduduki jabatan tertentu dengan imbalan.
Hakim juga menolak pembelaan Syamsul yang menyatakan namanya tidak tercantum dalam daftar penerima uang THR. “Tidak tercantumnya nama terdakwa dalam daftar tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa terdakwa tidak menerima atau tidak mengetahui adanya pengumpulan uang,” ujar Rosana.
Sebelum sidang putusan Syamsul, majelis hakim terlebih dahulu menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Cilacap Sadmoko Danardono dalam perkara yang sama.
Sidang putusan Syamsul berlangsung di tengah penuhnya ruang persidangan yang dihadiri keluarga, pendukung, dan simpatisan terdakwa. Syamsul tampak tertunduk dan tenang saat mendengarkan pembacaan putusan majelis hakim.
Keterlibatan Nusron Wahid dalam Kasus Dugaan Korupsi HGB Didalami KPK
