JAKARTA, IndonesiaPos
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan akan terus memantau proses penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Mahfud menyatakan, pemerintah memantau penuh seluruh aduan terkait pemilu. Caranya dengan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memantau seluruh aduan agar selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu.
“Saya sebagai Menko Polhukam membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan,”kata Menko Polhukam. di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Rabu (3/1/2024)
Mahfud MD juga mengaku, Kemenko Polhukam yang dipimpinnya punya satuan tugas (Satgas) yang menampung pengaduan-pengaduan, baik ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Nanti, cross check-nya bisa di sini (Satgas Kemenko Polhukam), apakah laporan itu jalan atau tidak,”ungkap Mahfud MD Cawapres nomor urut 3 ini.
Mahfud juga meminta supaya masyarakat yang mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak yang bersaing dalam Pemilu dan Pilpres supaya tidak perlu menanggapi dengan perlawanan.
“Jika masyarakat mengalami peristiwa seperti itu maka langkah terbaik adalah membiarkan saja karena pihak yang melakukan intimidasi tidak akan pernah tahu pilihan yang diberikan setiap individu dalam bilik suara,”tegasnya.
Menurut Mahfud, kembali ke hati nurani, karena 5 tahun ke depan, nasib rakyat dan negara ini ditentukan oleh sikap rakyat dalam pemilu.
“Jadi, memilih sesuai ketentuan konstitusi, yaitu bebas, memilih sendiri, langsung, tidak boleh diwakilkan, lalu semua (yang) ikut memenuhi syarat, dan bebas memilih siapa saja dan rahasia,”ujar Mahfud.
Andika Perkasa Tanggapi Pernyataan Dandim Boyolali Soal Penganiayaan Relawan Ganjar
