PAMEKASAN — IndonesiaPos
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Madura Raya menggelar Konsolidasi Akbar II di Kabupaten Pamekasan dengan mengusung tema “Hentaskan Kemiskinan dan Marginalisasi Perekonomian di Pulau Madura”.
Kegiatan yang berlangsung di Pamekasan ini dihadiri oleh Ketua Aliansi BEM se-Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang, dan Bangkalan. Forum ini menjadi ruang kajian bersama untuk membahas persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Madura, Minggu (5/7/2026).
Seluruh Ketua BEM dari berbagai perguruan tinggi se-Pulau Madura juga turut hadir dan terlibat aktif dalam diskusi.
Ketua Aliansi BEM se-Kabupaten Pamekasan, Juna, dalam keterangannya menyampaikan bahwa tingginya angka kemiskinan di Madura harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Rekor angka kemiskinan di Pulau Madura masih sangat tinggi. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kami mendesak ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan secara struktural,” tegas Juna.
Dalam konsolidasi tersebut, BEM Madura Raya menyoroti 4 sektor utama yang dinilai menjadi akar masalah kemiskinan dan marginalisasi di Madura.
1. Pendidikan Belum Merata
Juna menilai kondisi pendidikan di 4 kabupaten di Madura masih belum memadai. Hal itu terlihat dari masih adanya gedung sekolah rusak di pelosok, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta rendahnya angka partisipasi sekolah.
Isu penyaluran dana BOSP dari jenjang SD hingga SMA juga menjadi sorotan. “Bantuan BOSP harus betul-betul dikawal sampai ke siswa sebagai penerima hak. Kami mengutuk keras jika ada penyelewengan atau pemotongan dana untuk kepentingan yang tidak sesuai prosedur dan kebijakan yang berlaku,” ujarnya.
2. Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Kurang Mampu.
Selain pendidikan, forum ini juga membahas pentingnya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut BEM Madura Raya, jaminan kesehatan adalah satu-satunya harapan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
3. Dorong Madura Jadi Kawasan Ekonomi Khusus.
Isu perekonomian menjadi pembahasan paling krusial. Mahasiswa Madura mendorong agar Pulau Madura ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Alasannya, Madura memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama di sektor garam dan tembakau. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Madura merupakan penghasil garam dapur terbesar di Indonesia dengan kontribusi mencapai 35 hingga 40 persen dari total produksi garam nasional.
“Dengan potensi sebesar ini, seharusnya pemerintah objektif melihat kelayakan Madura sebagai KEK. Begitu juga dengan tembakau. Tembakau Madura memiliki keunggulan komparatif dibanding daerah lain. Namun yang terjadi, petani justru resah karena harga yang mencekik dan merugikan. Pemerintah daerah harus hadir untuk menyejahterakan petani,” tegas Juna.
4. Infrastruktur Jalan Provinsi Rusak
Terakhir, BEM Madura Raya menyoroti kondisi infrastruktur jalan provinsi di Madura yang rusak dan tidak terawat. Padahal, jalan merupakan indikator penting pendorong perekonomian.
“Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat melakukan niaga, baik di dalam maupun luar Pulau Madura. Jangan biarkan jalan provinsi di Madura terus rusak dan berisiko bagi pengguna,” pungkasnya.
Melalui Konsolidasi Akbar II ini, BEM Madura Raya berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengentaskan kemiskinan, memperbaiki layanan dasar, dan memutus rantai marginalisasi ekonomi di Pulau Madura.
“Kami mahasiswa Madura tidak hanya mengkritik. Kami ingin duduk bersama pemerintah mencari solusi. Jangan biarkan Madura terus tertinggal. Sudah saatnya pemerintah hadir dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat Madura,” tutup Juna. (Roy)
