<
25/02/2021
Beranda Daerah Peristiwa Politik

DPRD Blitar Warning Bupati Agar Lakukan Seleksi Jabatan Secara Profesional dan Tak Balas Budi

BLITAR IndonesiaPos

DPRD Kabupaten Blitar memberikan warning kepada Pemerintah kabupaten Blitar, khususnya kepala daerah yang baru. Agar melakukan seleksi secara profesional terhadap para pejabat yang akan dipromosikan, bukan politik balas budi dalam pengisian 102 kursi jabatan struktural Eselon IV – II yang kosong.

Warning ini disampaikan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kuntoatmojo menanggapi adanya kekosongan ratusan jabatan Eselon IV – II di jajaran Pemkab Blitar. “Karena pengisian jabatan bisa dilaksanakan 6 bulan setelah pelantikan, oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang baru,” ujar Wasis, Selasa (16/2/2021).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, pengisian jabatan harus dilakukan sesuai aturan dan profesional, jangan ada faktor like and dislike. “Jangan ada politik balas budi, tapi menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan penilaian kinerjanya,”jelasnya.

Komisi I yang membidangi pemerintahan, diungkapkan Wasis mempunyai fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diambil Pemkab Blitar. Termasuk pengisian ratusan kursi jabatan yang kosong, pada awal masa jabatan kepala daerah yang baru. “Kondisi ini rawan, jangan sampai terjadi praktik politik balas budi dan mengabaikan aturan yang ada,” ungkapnya.

Belajar Saham Syariah Gratis

Wasis juga menegaskan dalam proses mutasi atau pengisian jabatan, jika ditemukan melanggar aturan bisa mengakibatkan konsekuensi hukum. “Karena di eksekutif ada Baperjakat, jadi harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan aturan dan undang-undang tentang ASN,” tegasnya.

Ditambahkan Wasis, jika salah satu visi misi Bupati Blitar Mak Rini dan Wabup Blitar Makdhe Rahmat adalah reformasi birokrasi, maka ini moment untuk memenuhi  janjinya tersebut. “Apakah benar akan memenuhi janjinya membawa perubahan atau tidak, masyarakat akan bisa menilai,”imbuhnya.

Sekedar diketahui, adanya Pilkada 9 Desember 2020 lalu dan aturan tidak boleh petahana melakukan mutasi 6 bulan sebelum ditetapkan. Serta mutasi atau pengisian jabatan, baru bisa dilakukan 6 bulan setelah pelantikan. Mengakibatkan terjadinya kekosongan 102 kursi jabatan struktural Eselon IV – II, mulai Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Sekretaris sampai Kasi. Beberapa jabatan Eselon II yang kosong diantaranya Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kadinkes, Kepala Bapenda dan Kepala Inspektorat. Karena pensiun dan meninggal dunia, kondisi ini menjadi salah satu prioritas yang harus segera diisi.

Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Blitar, Mujianto yang juga Ketua Baperjakat mengatakan, pengisian jabatan kosong tersebut, sesuai aturan baru bisa dilakukan 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah yang baru. “Oleh karena itu Baperjakat akan segera menyiapkan penataan dan rumusan, yang nantinya akan diputuskan oleh pimpinan yang baru,”jelas Mujianto.

Loading...

Disinggung mengenai warning dari DPRD Kabupaten Blitar, agar tidak ada politik balas budi dalam pengisian kursi jabatan tersebut. Mujianto memastikan semua proses akan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang ada, transparan dan profesional. “Apalagi mutasi dan pengisian jabatan semacam ini, juga menjadi perhatian KPK untuk mencegah terjadinya praktik jual beli jabatan,” pungkasnya.(Lina)

Berita Terkait

Kolom Komentar

IndonesiaPos