<

DPRD Pamekasan Soroti Transparansi Revitalisasi Sekolah, AB Tak Ditunjukkan Saat Sidak

PAMEKASAN — IndonesiaPos

Program revitalisasi sekolah di Kabupaten Pamekasan kini menjadi sorotan tajam DPRD. Transparansi anggaran dan keterbukaan dokumen teknis dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Rosyid Fansori. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan pentingnya pengawasan agar setiap rupiah anggaran revitalisasi bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Menurut Rosyid, pengawasan tidak boleh berhenti pada bangunan yang terlihat sudah berdiri. Kualitas fisik, kesesuaian volume pekerjaan, hingga spesifikasi teknis harus benar-benar sesuai dengan perencanaan awal.

Ia menjelaskan, pencairan anggaran revitalisasi dilakukan secara bertahap. Konsekuensinya, progres pembangunan di masing-masing sekolah juga berjalan mengikuti tahapan pencairan tersebut.

“Untuk tahap awal, informasinya pencairan sudah mencapai sekitar 75 persen. Estimasi pengerjaannya 100 hari kerja sesuai yang tertuang dalam SPK,” ungkap Rosyid, Rabu (28/9/2026).

Rosyid memperkirakan seluruh pekerjaan revitalisasi dapat dituntaskan pada akhir Desember 2026. Namun ia menegaskan, kepastian itu tetap membutuhkan data resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, mulai dari jumlah sekolah penerima, realisasi anggaran, hingga perkembangan di lapangan.

Program ini diketahui tidak hanya menyasar jenjang SD dan SMP. Revitalisasi juga mencakup pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk TK dan PAUD di Kabupaten Pamekasan.

Persoalan justru muncul saat DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah. Rosyid mengaku kesulitan menilai kesesuaian kualitas pekerjaan karena dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak bisa ditunjukkan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Saat diminta, pengelola menyampaikan beragam alasan. Mulai dari dokumen tertinggal di rumah, belum dibawa ke lokasi, hingga harus mengonfirmasi terlebih dahulu ke dinas terkait.

“Alasannya macam-macam. Ada yang bilang tertinggal di rumah, ada yang bilang belum dibawa, ada juga yang bilang harus konfirmasi dulu ke dinas,” tegas Rosyid.

Bagi Rosyid, RAB bukan sekadar berkas administrasi. Dokumen itu menjadi alat ukur utama untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi, volume, dan anggaran yang sudah direncanakan bersama kementerian terkait.

Sidak yang dilakukan tanpa pemberitahuan itu, menurutnya, sengaja dilakukan agar kondisi faktual di lapangan terlihat apa adanya. Sejumlah sekolah yang dikunjungi di antaranya SDN Pangtonggal 2 dan SDN Tanjung 1, Kecamatan Pademawu.

Ia pun meminta seluruh P2SP bekerja sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari perencanaan. Dengan begitu, kualitas bangunan sekolah dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi peserta didik. (Dini)

 

Dalam Sidang, John Field Didakwa Suap Pejabat Bea Cukai Rp63 Miliar

BERITA TERKINI

IndonesiaPos