JAKARTA — IndonesiaPos
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengasuhan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Jakarta Selatan, yang diduga melibatkan pimpinan lembaga tersebut.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh hanya dipandang sebagai tindak kejahatan individual. Menurutnya, insiden ini harus menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi sistem pengasuhan, pengawasan, serta mekanisme perlindungan anak di lembaga pendidikan berasrama.
Jasra menyoroti karakteristik pesantren yang menerapkan pola pengasuhan 24 jam. Kondisi ini menciptakan relasi ketergantungan yang sangat kuat antara santri dan pengasuh. Hal tersebut berpotensi menyulitkan anak untuk menolak tindakan tidak pantas atau menyampaikan pengaduan, terutama jika terduga pelaku adalah figur otoritas yang dihormati.
“Kita tidak boleh membebankan keberanian kepada anak untuk menghadapi sendiri orang yang memiliki kuasa atas kehidupannya. Jangan hanya bertanya mengapa anak terlambat melapor, tetapi tanyakan juga mengapa sistem pengasuhan dan pengawasan tidak mampu mendeteksi serta mencegahnya sejak awal,” ujar Jasra dalam keterangannya, Minggu (15/11).
Prioritas Pemulihan Korban
KPAI menegaskan bahwa penanganan korban harus menjadi prioritas utama tanpa harus menunggu proses pembuktian pidana selesai. Hak anak atas perlindungan, keadilan, pemulihan, dan pendampingan psikologis wajib dipenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Selain itu, KPAI meminta aparat penegak hukum untuk:
- Menangani perkara secara profesional dan ramah anak.
- Menelusuri kemungkinan adanya korban lain.
- Menjaga kerahasiaan identitas anak.
- Memastikan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh santri yang terdampak.
Implementasi Child Safeguarding (Himayatu Tholabah)
Sebagai solusi sistemik, KPAI mendorong penerapan model Child Safeguarding atau Himayatu Tholabah.
Model ini telah tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 mengenai transformasi tata kelola perlindungan santri.
Sistem safeguarding ini mencakup empat komponen utama:
- Kebijakan perlindungan anak yang jelas.
- Sumber daya manusia (SDM) yang terlatih.
- Prosedur pelaporan dan penanganan yang aman.
- Akuntabilitas melalui pemantauan dan evaluasi berkala.
- Jasra menekankan pentingnya saluran pengaduan yang mudah diakses, anonim, dan terlindungi dari intimidasi.
“Ukuran keberhasilan sistem perlindungan bukan sekadar adanya aturan, tetapi apakah anak benar-benar dapat menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya,” tegasnya.
Mendorong RUU Pengasuhan Anak
Berulangnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak lagi reaktif. KPAI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengasuhan Anak untuk membangun sistem yang komprehensif dan terintegrasi.
Konsep yang ditawarkan adalah “Pengasuhan Semesta”, di mana perlindungan anak menjadi tanggung jawab kolektif antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan negara. Dengan sistem ini, diharapkan standar pengasuhan dan kompetensi pengasuh menjadi lebih jelas dan terawasi secara berlapis.
“Ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya seberapa cepat negara menghukum pelaku, tetapi seberapa kuat negara mencegah anak menjadi korban,” pungkas Jasra.
Pelaku Penculikan dan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Diringkus Bareskrim
