<
20/09/2021
Beranda Daerah & Peristiwa

FKM Sumenep Kembali Gelar Aksi Demo, Tolak Hasil Rapat Penetapan DPT

SUMENEP, IndonesiaPos

Perwakilan masyarakat Masalembu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Kepulauan Masalembu (FKM) kembali melakukan aksi demonstrasi terhadap panitia penyelenggara pemilihan kepala desa (Pilkades) Masalima, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat keduanya akan melaksanakan kegiatan Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bertempat di Aula Rumah Dinas Camat Masalembu.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk menolak kegiatan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), setelah pada tanggal (21/6/2021) yang lalu telah dilakukan Rapat Evaluasi antara perwakilan masyarakat dan BPD. 

Dalam rapat evaluasi tersebut, termuat dalam Berita Acara bernomor 144/012/BPD/435.324.102/2021, telah menghasilkan kesepakatan bersama, diantaranya:

  1. Menolak pelaksanaan Pilkades Masalima tanggal 8 Juli 2021 karena cacat secara administratif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai surat FKM Nomor 007/FKM/MSLB/VI/2021;
  2. Membatalkan DPS yang telah diterbitkan oleh panitia pada tanggal 30 April 2021 dan melakukan pendataan ulang atau pemutakhiran data sesuai perturan yang berlaku; dan
  3. Meminta Camat untuk mengusulkan pengunduran jadwal Pilkades Masalima untuk memberikan kesempatan panitia melakukan pendataan ulang/pemutakhiran data ulang sesuai aturan yang belaku.

Aksi demonstrasi juga dilakukan karena Panitia Pelaksana Pilkades dan BPD selama ini tidak merespon dengan baik pengaduan masyarakat mengenai masih banyaknya warga yang belum didata dan banyaknya nama-nama fiktif yang termuat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diterbitkan tanggal 30 April 2021.

Bahkan menurut Koordiator FKM Jailani,  yang lebih parah adalah DPS yang diterbitkan tanggal 30 April itu tidak dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum.  Pasalnya, nama Ketua Panitia Pilkades yang menandatangani dokumen negara tersebut bukanlah nama yang sebenarnya.

“Kami selaku masyarakat telah berkali-kali menyampaikan semua persoalan tersebut kepada Panitia Pilkades dan BPD Masalima, tak direspon malah melakukan perbaikan dan menerbitkan DPS yang baru, justru panitia dan BPD memaksakan diri melakukan musyawarah,”katanya. 

Padahal, menurut dia, DPS yang ada dan menjadi dasar pembuatan DPT itu telah cacat secara administratif dan secara otomatis tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Aksi demonstrasi yang berlangsung lebih dari 6 jam itu berkahir dengan diterbitkannya Berita Acara Musyawarah Penetapan DPT oleh BPD Masalima bernomor 144/016/BPD/435.324.102/2021 yang menyatakan bahwa sebelum BPD menerbitkan surat keputusan, maka tahapan-tahapan tidak bisa dilaksanakan atau dilanjutkan. Berita acara tersebut ditandatangani langsung oleh Ribut Waidi selaku Ketua BPD Masalima.

Sementara itu, Ahmad Juhairi, salah satu calon kades Masalima, juga telah mengirimkan surat pernyataan sikap kepada Panitia dan BPD yang isinya adalah penolakan terhadap Penetapan DPT.

“Penolakan itu saya lakukan karena selama ini panitia dan BPD tidak pernah memberikan respon yang baik terhadap aspirasi masyarakat bahkan cenderung mengabaikan,”katanya.

Selain itu, DPS yang diterbitkan oleh panitia cacat secara administratif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk Pembuatan DPT, dan minta pilkades di tunda hingga 8 Juli 2021. (amin)

Berita Terkait

Kolom Komentar

IndonesiaPos