JAKARTA, IndonesiaPos
Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis kepada masyarakat pada pekan ini.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, (16/07/21).
“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat,” ujar Presiden
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi mengapresiasi pendistribusian bantuan vitamin dan obat-obatan gratis yang telah dimulai sejak 15 Juli 2021 lalu. Bantuan obat-obatan ini dikhususkan untuk masyarakat yang terpapar virus korona dengan gejala ringan atau tanpa gejala dan sedang menjalankan isolasi mandiri (isoman).
“Termasuk dalam hal ini, pemberian obat-obatan gratis. Obat, suplemen, vitamin gratis pada rakyat, ini sangat diapresiasi,”ujar Kepala Negara.
Menindak lanjuti sikap sikap Presiden Jokowi sejak awal sangat jelas bahwa seluruh vaksinasi harus gratis bagi masyarakat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir langsung bergerak. Bahkan, kata Erick, program vaksinasi pemerintah menargetkan 180 juta masyarakat atau 70 persen populasi penduduk dapat mengakses vaksin tersebut.
“Program vaksinasi pemerintah ini berjalan baik bahkan arahan presiden meminta ada percepatan. TNI dan Polri sekarang banyak membuka sentra vaksinasi, kami di BUMN juga pernah membuka beberapa sentra vaksinasi BUMN,” kata Erick, dilansir RRI. Jumat (16/7/2021) malam.
Dia juga mengemukakan, ini bagian dari program vaksinasi gotong royong (VGR). Program VGR juga gratis bagi masyarakat yang bekerja pada perusahaan perusahaan yang telah terdaftar dalam program tersebut.
“Gagasan ini, merupakan bentuk dukungan swasta yang membantu pemerintah dalam penanganan positif dengan membeli dan memberikan secara gratis kepada seluruh pegawainya,”kata Erick.
“Tentu ini hal yang positif dan karena itu pemerintah melihat program ini baik, tapi ini semua gratis ya, tidak ada yang berbayar,”tambah Erick.
Dijelaskan, vaksinasi pemerintah maupun vaksinasi gotong royong tersebut merupakan upaya Indonesia dalam mempercepat vaksinasi guna mendapatkan kekebalan komunal.
Seperti program vaksinasi gotong royong untuk individu juga gratis bagi para karyawan. Perbedaan hanya terletak mekanisme di lapangan. “Dalam beberapa kali wawancara, tidak yang pernah buat pernyataan vaksinasi berbayar terutama dari saya, kita bicara konteksnya gotong royong,” kata Erick.
Dia juga mengatakan, saat rapat koordinasi lintas kementerian ingin memperluas akses vaksinasi gotong royong terhadap para individu yang perusahaannya tidak terdaftar dalam program tersebut. Hal ini sebagai langkah positif dalam percepatan vaksinasi, terlebih BUMN memang mendapat penugasan dalam pelaksanaan program vaksinasi gotong royong untuk individu.
“Salah satunya pemikiran (VGR) untuk individu bisa reimburse kepada perusahaannya karena itu kita buka dulu hanya di 8 klinik Kimia Farma, kita tidak langsung besar-besaran karena prosesnya harus benar. Kita harus cek juga yang datang benar nggak individu yang dijamin perusahaan. Hal itu yang kita ingin pastikan,”ujarnya dia.
Tapi, Erick memastikan program vaksinasi gotong royong untuk individu telah diputuskan ditunda terlebih dahulu. Sebab, lanjut dia, dalam rapat koordinasi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi IX DPR meminta adanya perbaikan peraturan menteri kesehatan (permenkes) tentang pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk individu.
“Bapak presiden sendiri jelas sudah bicara bahwa vaksinasi berbayar tidak ada. Tidak ada bicara vaksinasi gotong royong disetop, tapi vaksinasi berbayar tidak ada,” katanya.
Program vaksinasi gotong royong, kata dia, menggunakan jenis vaksin Sinopharm dan CanSino. “Berbeda dengan program vaksinasi pemerintah yang menggunakan Sinovac dan AstraZeneca,”terang Erick.
Erick juga membantah isu penggunaan vaksin hibah untuk program vaksinasi gotong royong. “Vaksin sumbangan dipakai, tidak mungkinlah. Tidak pernah dibicarakan jadi vaksinasi gotong royong, bahkan vaksin sumbangan Sinopharm dari UEA tidak pernah kita taruh di BUMN. Itu jelas itu untuk difabel, kan rakyat Indonesia yang difabel juga harus diperhatikan,” kata Erick.