JEMBER – IndonesiaPos
Tidak hadirnya pihak Dinas Tanaman Pertanian Holtikultura Dan Perkebunan (DTPHP) saat agenda dengar pendapat dengan DPRD Jember, Senin (26/1/2026) terkait ketidaksesuaian pelaksana program Optimalisasi Pertanian (Oplah) membuat Pihak komisi B mengambil langkah.
Rencananya Komisi B akan melakukan pemanggilan ulang terhadap dinas pertanian sekaligus mengagendakan tinjauan lapangan .
Pernyataan ini disampaikan ketua Komisi B,Candra Ary Fianto saat memberikan keterangan kepada media terkait mangkirnya dinas pertanian dalam rapat dengat pendapat tersebut.
“Komisi B akan menjadwalkan tinjau lapang dan memanggil kembali dinas. Program pemerintah harus transparan dan bisa diawasi masyarakat,” ujar Candra, pada Senin (26/01/2026) siang.
Dalam agenda demgat pendapat tersebut, untuk mendengarkan pengaduan Hariyanto, salah seorang warga desa Banjarsari kecamatan Bangsalsari terkait keterbukaan publik dan ketidaksesuaian pelaksanaan program Oplah dengan realita dilapangan.
“Dari total 107 titik Oplah terdapat sejumlah lokasi yang diduga tidak berjalan sesuai peruntukan maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB),”terang Hariyanto.
Salah satunya di desa Banjarsari. ” Didesa Banjarsari itu sawah tadah hujan, butuh air. Tapi yang diberikan justru tandon air. Airnya saja tidak ada, mau ditandon dari mana,” kata Hariyanto.
Dalam pembangunannya, tandon air itu dibuat dengan ukuran 2×2 meter sesuai papan namanya menggunakan anggaran Rp.91 juta, padahal kemungkinan dengan bangunan ukuran tersebut anggaran yang digunakan tidak sebesar yang dianggarkan.
“Karena itu kami meminta dokumen RABbny kepada dinas pertanian, namun sayangnya pihak pertanian tidak pernah memberikan,ada apa?”tanya Hariyanto.
Seperti pemberitaan sebelumnya Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Pertanian bersumber dari APBN 2025 di kecamatan Bangsal di pertanyakan warga, pasalnya proses pembangunan penunjang program ketahanan pangan bantuan dari pemerintah pusat tersebut tidak jelas keperuntukannya. Bahkan muncul indikasi adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB.
Muncul dugaan adanya oknum yang bermaian di dinas pertanian menjadi catatan penting bagi DPRD untuk mengungkap siapa pelakunya dan bagaimana modus operandinya (kik)
Amburadulnya Program OPLAH, Warga Banjarsari Minta Segera Hearing Dengan DPRD
