JAKARTA — IndonesiaPos
Pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang menyebutkan, stok BBM di Indonesia hanya cukup untuk 21 hari, terus disorot publik.
Apalagi, pernyataan tersebut, terlontar pascaserangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, berapa hari belakangan ini.
Lantas apa yang dimaksud dengan stok BBM untuk 21 hari itu? Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan energi nasional.
Penutupan Selat Hormuz serta eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berdampak langsung pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam situasi ini, isu cadangan BBM Indonesia menjadi sorotan.
Stok 21 Hari BBM Indonesia
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menjelaskan, tentang stok BBM Indonesia cukup untuk 21 hari. Ia menegaskan, hal yang dimaksud itu adalah stok operasional milik Pertamina.
“Stok BBM yang dimaksud, sebenarnya, merupakan ‘stok operasional’ Pertamina; baik berupa minyak mentah (crude) maupun BBM produk kilang. Yang tersimpan di tangki-tangki timbun, kapal-kapal dan floating storage milik Pertamina,” kata Sugeng dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa 3 Maret 2026.
Artinya, kata Sugeng, persediaan tersebut adalah cadangan untuk menjaga kelangsungan distribusi harian. Jadi, bukan stok darurat yang dirancang untuk menghadapi krisis jangka panjang.
Di satu sisi, Sugeng menegaskan, Indonesia belum memiliki Cadangan Strategis Nasional BBM seperti yang diterapkan sejumlah negara maju.
“Kita tidak memiliki Cadangan Strategis Nasional BBM, sebagaimana konsep-konsep di negara-negara maju seperti USA, Jepang, Korea dan lain-lain,” ujar Sugeng.
Cadangan Strategis Nasional (Strategic Petroleum Reserve/SPR), dijelaskannya, adalah stok BBM yang dimiliki negara sebagai cadangan dalam menjaga ketahanan energi.
“menstabilkan harga dalam negeri, dan juga sebagai penyangga pasokan di saat terjadi gangguan atau krisis,” kata Sugeng.
Ia mencontohkan, Amerika Serikat yang memiliki cadangan sekitar 700 juta barel minyak yang disimpan di bunker-bunker. Minyai itu, kemudian dikelola oleh Department of Energy.
Cadangan tersebut dapat dilepas ke pasar saat terjadi gejolak harga, kelangkaan akibat bencana, atau perang. Negara seperti Jepang dan Korea Selatan juga memiliki cadangan serupa yang dikuasai negara, bukan korporasi.
Menurut Sugeng, urgensi Cadangan Strategis Nasional BBM semakin terasa di tengah konflik yang mendorong lonjakan harga minyak global. Dalam empat hari terakhir, harga minyak mentah melonjak lebih dari 12 persen.
Minyak Brent bergerak di kisaran 79–83 dolar AS per barel dari sebelumnya 69–71 dolar AS. Hal ini, imbas serangan Amerika dan Israel ke Iran pada awal Maret.
Sementara itu, Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel dengan target lifting 610 ribu barel per hari. “Dengan konsumsi BBM mencapai 1,6 juta barel per hari, maka kita dikategorikan sebagai net imported BBM sebesar 1 juta barel per hari,” ucap Sugeng.
Pertamina Pantau Selat Hormuz
Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah. Termasuk, potensi tantangan akibat penutupan Selat Hormuz.
“Untuk saat ini, kami memperhatikan keselamatan dan keamanan pekerja. Maupun aset yang ada di sekitar wilayah tersebut,” kata Roberth saat dikonfirmasi wartawan, Senin, 2 Maret 2026.
Saat disinggung soal kenaikan harga BBM Roberth menuturkan, pihaknya memastikan pasokan BBM di Indonesia tetap aman.
“Pertamina memastikan operasional Pertamina dalam menjaga pasokan energi tetap aman,” ucapnya.
Di samping itu, sebagai perusahaan distribusi BBM di Indonesia, Pertamina juga menjamin keamanan pekerja yang berada di sekitar wilayah konflik.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait,” ujarnya.