<
20/04/2021
Halaman Utama Pemerintahan

Pemkab Pemekasan Optimalkan Peran KIM di Bidang Pembangunan


PAMEKASAN,IndonesiaPos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mengoptimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk ikut membantu pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, utamanya di pedesaan, melalui media informasi dan laman website yang dikelola kelompok itu.

Kali ini Diskominfo Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan webinar bersama Insan Pers dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang peran pers sebagai bagian dalam turut serta ikut mensukseskan pembangunan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih bebas KKN di Kabupaten Pamekasan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kabid IKP Diskominfo, yang juga menjadi narasumber pada kegiatan yang dipandu oleh Kasi Kemitraan Komunikasi Publik (KKP) itu juga Kepala Diskominfo Pamekasan Muhammad.

Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Pamekasan Arif Rachmansyah, mengatakan, KIM memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan informasi kepada khalayak, terlebih kelompok organisasi ini berada di masing-masing desa maupun kelurahan.

“Sehingga melalui KIM  inilah, potensi-potensi ekonomi yang ada di desa bisa dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui media yang dikelola KIM tersebut,” kata Arif saat menjadi pembicara dalam acara “webinar Bersama Insan Pers Pamekasan di Pamekasan. Minggu (28/02/2021).

Menurutnya, jumlah KIM yang ada di Kabupaten Pamekasan saat ini baru sebanyak 13 kelompok yang tersebar di 13 desa maupun kelurahan dari total 189 desa dan kelurahan se-Kabupaten Pamekasan.

freeminingbitcoin.com - Free Mining Bitcoin

“Masing-masing desa maupun kelurahan minimal memiliki satu KIM, sehingga bisa membantu mempromosikan potensi-potensi yang ada di masing-masing desa secara optimal,”kata Arif.

Dengan demikian, kata Arif, selain mendorong KIM yang sudah ada untuk meningkatkan isi informasi yang disajikan lebih baik, utama nya pada  potensi ekonomi yang ada di Pamekasan, sehingga kami terus mendorong terbentuknya KIM di masing-masing desa.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK Nomor 07 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, 10 persen diantara total alokasi dana desa untuk publikasi dan akuntabilitas publik.

“Dalam ketentuan ini, KIM bisa berperan aktif mengelola informasi desa, melalui dana desa,”tegasnya.

Arif menambahkan, jika, minimal dana desa sekitar Rp500 juta, maka khusus untuk publikasi dan transparansi pengelolaan dana desa yang bisa dikelola KIM sekitar Rp50 juta.

“Dan keberadaan KIM di desa maupun kelurahan ini, tentunya akan menjadi media efektif dalam ikut mempromosikan potensi sumber daya alam dan ekonomi di masing-masing desa,”katanya.

Loading...

Selain itu, KIM juga bisa membantu mempromosikan dan mengarahkan kebijakan pemerintahan desa dalam mengembangkan tema desa, sesuai dengan program Pemkab Pamekasan, yakni Desa tematik. (hen).

Berita Terkait

Kolom Komentar

IndonesiaPos