JEMBER — IndonesiaPos
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto akan mengkroscek data terkait pelaksanaan proyek optimalisasi Lahan (Oplah) pertanian 2026. Diduga ada pekerjaan yang “tidak serius” dikerjakan.
“Saya cek dulu datanya mas,”ujar legislator muda PDIP Jember itu singkat.
Komisi B yang membidangi dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember sebelumnya pernah menyoal masalah Oplah dimana pihak OPD “menutupi’ kegiatan tersebut. Bahkan meski sempat dilakukan dengar pendapat dengan komisi B, pihak dinas bergeming tak serius membahas persoalan tersebut.
Proyek Oplah sendiri merupakan proyek yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke kelompok tani guna untuk pembangunan proyek penunjang ketahanan pangan berkelanjutan. Proses pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh masing-masing Poktan penerima bantuan. Bentuk kegiatannya bervariasi, mulai dari irigasi perpompaan, pembangunan drainase/ saluran pertanian hingga diniding penahan air dengan pagu anggaran bervariasi.
Seperti pemberitaan sebelumnya,Proyek optimalisasi lahan (Oplah)pertanian 2026 di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember yang kini mulai dikebut pekerjaannya menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya hampir sebagian besar proyek yang bersumber dari APBN tersebut kondisinya separuh jalan.
Susanto, ketua LSM Berdikari Jember kepada media menjelaskan, ada asas manfaat yang tidak maksimal dengan program tersebut. “Saya sudah berkeliling di sejumlah titik lokasi pembangunan proyek Oplah, rata-rata banyak yang “terbengkalai” ,”tuturnya.
Ia mencontohkan paket pekerjaan irigasi Oplah di kecamatan Jenggawah, dari tinjauan dilapangan paket sebesar Rp.92 juta yang dilakukan secara swakelola untuk irigasi pengairan lahan pertanian hanya dikerjakan separuh. “Hanya sekitar 10 meter yang dikerjakan, sisanya dibiarkan “terbengkalai,”tuturnya.
Pihak media yang berusaha mengkonfirmasi persoalan ini ke OPD hingga berita ini diunggah belum mendapatkan jawaban.pihak dinas sendiri selalu menghindar dari permohonan klarifikasi media (kik)
Ketua Komisi B DPRD Jember Geram, Dinas Pertanian Selalu Menghindar Saat disinggung Soal Oplah
