JEMBER – IndonesiaPos
Program turun kelapangan untuk memverifikasi data kemiskinan/ground check lapangan kini viral dimasyarakat. Pasalnya tugas ini dianggap memberatkan bagi mereka, sebab selain lokasinya yang jauh dari tempat tinggal para petugas, kebanyakan keluhan muncul dari para ASN/ P3K wanita.
Salah satunya yang disampaikan salah seorang kepala sekolah wanita di wilayah kota yang mendapat tugas untuk memverifikasi kemiskinan di daerah Silo. Menurutnya tugas ini dianggap berat mengingat tugas rutinnya sebagai kepala sekolah sudah padat. Ditambah lagi lokasi yang harus didatanginya jauh di kecamatan Silo.
“Rumah saya di daerah kota, kebetulan saya ditugaskan survey di Silosanen Silo Dan Sumberjambe, “tuturnya.
“Kami melewati hutan naik motor. Bahkan Sampai jam 18.30 wib saya baru dapat 3 rumah. Sedangkan lokasinya dipedalaman lewat jalan sepi dan saya seorang perempuan ,”terangnya.
“Kok yo tego, saya ini perempuan tugas sebagai kepala sekolah sudah menumpuk diberi beban survey kemiskinan,”sambungnya
Menyikapi persoalan ini, Pj. sekda Jember, Akhmad Helmi Lukman saat dikonfirmasi media menjelaskan, bagi petugas ground check yang merasa ada sedikit persoalan terkait tugasnya tersebut boleh mewakilkan kepada siapa saja asalkan data verifikasinya sesuai dan bisa dipertanggung jawabkan.
“Monggo silahkan kepada petugas ground check untuk mewakilkan tugas tersebut kepada siapa saja. Entah saudaranya, kerabatnya, temannya atau siapa saja yang bisa mewakili tugasnya tersebut. Dan itu boleh selama data tugasnya sesuai dengan realita dilapangan,”ujarnya.
Verifikasi data kemiskinan itu sendiri menurut Helmi dilakukan sebagai proses untuk memvalidasi data dilapangan agar sesuai dengan yang berhak menerima.
” Proses Verifikasi data kemiskinan ini sebenarnya tidak dilakukan di Jember saja, sejumlah daerah juga melakukan. Tujuannya agar sesuai dengan data dilapangan,”katanya.
“Mengapa kita menugasi kepada para ASN/ P3K pemkab Jember baik guru, petugas kesehatan maupun dinas sosial tujuannya untuk menimbulkan empati bahwa masih banyak saudara-saudara kita didaerah yang masih tergolong miskin. Agar ini menjadi instrospeksi diri,”tambahnya.
“Toh kalau berbicara masalah kemisikanan maka komplek didalamnya, ada lansia, ada ibu hamil, ada anak usia sekolah yang perlu diketahui oleh petugas ASN baik yang tenaga pendidik, petugas kesehatan maupun ASN lainnya. Sehingga bisa bersinergi dalam menjalankan tugasnya,”ujarnya.
Untuk titik lokasi yang ditentukan lanjut Helmi, semua mengacu pada tehnis proses ground check itu sendiri dimana 1 petugas melakukan verifikasi kepada 5 KK.
“Kita tahu bahwa jumlah ASN/P3K dikota lebih banyak jika dibandingkan diwilayah, jadi ada sebagian ASN yang akan bergeser titik lokasi ground checknya ke wilayah. Hal ini yang kadang menjadi persoalan jauhnya titik lokasi tugas dengan tempat tinggalnya. Namun yang pasti saya sampaikan lagi bahwa petugas ground check boleh mewakilkan kepada siapa saja asalkan bisa dipertanggung jawabkan validasi datanya,”pungkas Helmi (kik)
Pengelolaan Aset Pemkab Jember Jadi Perhatian Serius DPRD Komisi C
