JAKARTA — IndonesiaPos
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengatakan 11 operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah sepanjang tahun 2026 menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi sejak dini.
“Kita mencatat setidaknya ada 11 operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dengan berbagai macam modus dan konstruksi yang dilakukan dan ini adalah alarm yang keras bagi kita semua,” kata Wiyagus di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan Wiyagus dalam peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.
Wiyagus mengatakan penindakan hukum semata tidak cukup untuk memberantas korupsi apabila tidak menyentuh akar persoalan, yakni pembentukan karakter dan integritas.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong penguatan pendidikan antikorupsi sebagai langkah preventif dan edukatif guna membangun budaya jujur sejak usia dini.
“Korupsi adalah penyakit karakter dan obatnya bukan hanya melalui hukuman fisik atau penegakan hukum, tetapi juga masuk ke tataran preventif dan edukatif, salah satu di antaranya adalah pendidikan antikorupsi,” ujarnya.
