JAKARTA – IndonesiaPos
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran saat ini belum perlu dievakuasi.
Berdasarkan pemantauan Kedutaan Besar RI (KBRI) Teheran, kondisi di negara tersebut dinilai mulai kondusif.
Demikian disampaikan Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Rabu 4 Februari 2026. Meski begitu, dia mengimbau WNI di Iran untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.
“Hindari kerumunan massa dan terus membawa identitas selama berkegiatan,” ujarnya. Para WNI juga diminta menghubungi KBRI Teheran apabila terjadi kondisi darurat.
Menurut Vahd, saat ini WNI yang berada di Iran mencapai 329 orang yang sebagian besar adalah pelajar. Mereka terbesar di berbagai kota terutama Tehran, Qom, dan Bandar Abbas.
Vahd menyatakan berdasarkan pengamatan KBRI Teheran, situasi di Iran relatif normal dan kondusif. Terutama setelah terjadinya aksi massa pada minggu pertama Januari 2026.
“Kemlu dan KBRI Tehran sudah menyiapkan skema pemulangan jika terjadi sesuatu atau konflik memanas,” ujarnya.
Menurut Vahd, sebelumnya sempat terjadi pemutusan hubungan internet di KBRI, tetapi sekarang telah beroperasi normal kembali.
Menurut laman Kemlu, KBRI Teheran terus berkomunikasi dengan para WNI di berbagai wilayah Iran.
Terutama di kota-kota simpul utama komunitas WNI seperti Qom dan Isfahan yang relatif tidak terdapat gangguan signifikan.
Meski belum diperlukan evakuasi, KBRI Teheran terus mengantisipasi eskalasi situasi keamanan sesuai rencana kontigensi yang terus dilakukan.
Bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Iran, diimbau agar menunda hingga situasi dan kondisi keamanan dinyatakan kondusif sepenuhnya.
Dalam situasi darurat, WNI dapat segera menghubungi Hotline KBRI Tehran nomor +98 9914668845 +98 902 466 8889 atau Direktorat Pelindungan WNI Kemlu nomor +62812-9007-0027.
Gubernur Jawa Timur menegaskan proses verifikasi data ini menjadi agenda yang sangat penting bagi daerahnya, dan menginstruksikan para jajaran untuk menelusuri status asli dari bangunan yang sempat menjadi kantor radio tersebut.
“Di RRI selalu menyampaikan ini adalah cagar budaya. Ini juga Bung Tomo di sini. Tetapi (kepada-red) Dinas Budpar (Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga-red) Jawa Timur saya juga minta verifikasi yang bener yang di mana,” ucapnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo menyampaikan pertanyaan tersebut pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah.
Acara kenegaraan tersebut berlangsung di kawasan Sentul Bogor pada Senin, 2 Februari 2026.
“Saya mau tanya, di mana Stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada? Di mana situs-situs Majapahit,” kata Presiden.
“Saya dengar ada beberapa yang sudah jadi pabrik. Kita menghormati sejarah,” katanya.
Bangunan Radio Bung Tomo di Jalan Mawar sudah ditetapkan menjadi sebuah kawasan cagar budaya.
Dasar hukum tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/004/402.1.04/1998.
Rumah tersebut menjadi lokasi disampaikan pidato untuk membakar semangat para pemuda di dalam melawan musuh atau penjajah.
Kondisi bangunan yang bersejarah itu menunjukkan bangunan asli saat ini ternyata sudah rata dengan tanah atau dihancurkan.
Presiden Prabowo menilai praktik penghancuran cagar budaya tidak sejalan dengan semangat menjaga seluruh warisan sejarah bangsa.
Kepala daerah harus memikirkan cara menjaga keberadaan situs bernilai sejarah yang kini kondisinya sudah mulai banyak dibongkar.
“Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan,” ujarnya.
