TULUNGAGUNG – IndonesiaPos
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) G-MAS pimpinan Langgeng kembali melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tulungagung. mempertanyakan progres pembangunan jalan di Desa Suwaluh, Kecamatan Bandung. Rabu, (19/03/2025)
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Badan perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA), Rene Yudistianto Megantoro menjelaskan, bahwa anggaran untuk proyek ini mengalami pemangkasan dan masih menunggu instruksi dari Presiden, terutama terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pihak Bappeda Tulungagung juga mengaku kebingungan dengan kondisi ini. Mereka menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran yang terjadi berpotensi menghambat program-program prioritas yang telah dirancang oleh Bupati Tulungagung.
“Kami masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai DAK dan arahan dari pusat. Situasi ini memang berdampak pada berbagai program pembangunan daerah, termasuk perbaikan infrastruktur jalan,” ujar perwakilan Bappeda dalam audiensi tersebut.
LSM G-MAS berharap agar pemerintah daerah segera mencari solusi agar pembangunan jalan di Desa Suwaluh tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Mereka menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai sangat penting bagi masyarakat, baik untuk kelancaran aktivitas ekonomi maupun mobilitas sehari-hari.
“Hingga saat ini, belum ada keputusan pasti mengenai kelanjutan proyek pembangunan jalan tersebut. Namun, Pemkab Tulungagung berjanji akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik agar pembangunan di daerah tetap berjalan sesuai harapan masyarakat,”kata Langgeng.
LSM G-MAS menekankan bahwa masyarakat Desa Suwaluh sudah lama menunggu perbaikan jalan yang menjadi akses vital bagi warga. Namun, Langgeng, kondisi jalan yang rusak parah telah menghambat aktivitas ekonomi, terutama bagi petani dan pedagang yang bergantung pada akses transportasi yang lancar.
“Kami meminta kepastian dan solusi konkret dari pemerintah daerah. Jangan sampai pembangunan jalan ini terhenti hanya karena kebijakan pusat yang belum jelas. Jika memang ada kendala anggaran, harus ada langkah alternatif agar masyarakat tidak dirugikan,”ujar Langgeng
Menanggapi hal itu, pihak Bappeda menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk mencari jalan keluar. Sehingga Rene Yudistianto Megantoro tetap berkomitmen untuk memperjuangkan program prioritas daerah meskipun menghadapi tantangan anggaran.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Saat ini, kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut terkait DAK. Jika memungkinkan, kami akan mencari skema pendanaan lain agar pembangunan tetap berjalan,” jelas Rere
Sementara itu, masyarakat Desa Suwaluh berharap agar janji pemerintah daerah tidak sekadar wacana. Warga menilai bahwa pembangunan jalan ini sudah terlalu lama tertunda dan memerlukan perhatian serius dari pihak terkait.
LSM G-MAS berencana untuk terus mengawal perkembangan proyek ini dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan langkah-langkah advokasi lebih lanjut jika tidak ada kepastian dari pemerintah. Mereka juga mengajak masyarakat untuk terus bersuara agar pembangunan infrastruktur yang dijanjikan dapat segera terealisasi.(™)
GPI Blitar Berunjukrasa, Tuntut Pelaku Korupsi Gedung PUPR Ditangkap
