JEMBER — IndonesiaPos
Munculnya sejumlah nama dilingkaran bupati dalam dugaan “pemaksaan” pengaturan proyek kegiatan dengan memasukkan kegiatan even organizer dibeberapa OPD disertai rekanan pelaksana yang sudah ditunjuk berpotensi masalah.
Ini diperkuat dengan surat jawaban LKPP terkait persoalan penyelenggara kegiatan menggunakan Even organizer dimana salah satu poinnya memberi jawaban bahwa terhadap paket pengadaan jasa even organizer yang sedang atau sudah dilaksanakan melalui catalog elektronik untuk berkoordinasi dengan APIP untuk dapat diaudit dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak yang telah melaksanakan kontrak dan prinsip berkemanfaatan.
Sinyal ini mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut berpotensi masalah, terlebih lagi sesuai Perpres dalam pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel. Namun realita dilapangan menyebutkan munculnya nama Ynd selaku orang yang terindikasi mengkoordinir kegiatan penyelenggara acara kegiatan melalui EO dan memploting siapa saja yang berhak mengerjakan EO tersebut dengan “menyetorkan” nama-nama rekanan pelaksana.
Tidak tanggung-tanggung anggaran yang disediakan hingga milyaran rupiah salah satunya di Bakesbangpol dan Kesra. Ironisnya OPD tidak bisa “berbuat” banyak mengingat Ynd merupakan orang dekat kekuasaan.
Dalam menjalankan “aksinya” Ynd menggunakan sejumlah nama diantaranya ASR, anak salah seorang tim “bayangan” di Pemkab Jember. KK tokoh muda yang yang dipercaya Ynd untuk menghandle kegiatannya dibeberapa pelaksanaan kegiatan.
Terakhir menurut informasi sumber media menyebutka KK juga membagi paket pengadaan maupun pemeliharaan Videotron dengan melibatkan Vk, dan Dn.
Proses pengadaan dan pemeliharaan videotron sendiri dikelola oleh diskominfo Jember.
Kepala diskominfo, Regar Jane sendiri saat dikonfirmasi media terkait persoalan ini lewat pesan Whatapp ogah menjawab meski sudah terbaca. (kik)
