PAMEKASAN — IndonesiaPos
Terik matahari tak menyurutkan langkah ratusan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Pamekasan didepan Kantor DPRD Pamekasan berubah jadi panggung orasi,Rabu (24/6).
Pengeras suara bergantian memecah hening, spanduk tuntutan dibentangkan. Sasaran mereka satu: evaluasi total program Makan Bergizi Gratis MBG dan pencopotan Koordinator Wilayah Korwil Badan Gizi Nasional BGN Pamekasan Hariyanto Rahmansyah Tri Arif.
Aksi ini bukan tanpa sebab. Selama berbulan-bulan PMII mengumpulkan data di lapangan. Temuannya meresahkan: sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG MBG diduga beroperasi jauh dari standar BGN.
Sertifikat halal absen, kelengkapan SLHS minim, pengawasan lemah. Bagi mahasiswa, ini bukan sekadar soal gizi, tapi soal amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menuntut negara hadir untuk rakyat kecil.
Tuntutan paling vokal hari itu sederhana tapi krusial: hadirkan Korwil BGN Hariyanto untuk klarifikasi di depan massa. Namun kursi yang disediakan tetap kosong. Telepon berulang kali dilayangkan, jawaban awalnya “siap hadir”. Saat massa sudah memenuhi jalan, nomor itu justru tak aktif.
“Katanya di Surabaya. Setelah kami koordinasi dengan kepolisian, ternyata sinyalnya terdeteksi di Sumenep,”ungkap Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur dengan nada kecewa di depan ratusan pendemo.
Ketiadaan itu memaksa meja dialog dibuka. Ali Masykur bersama Bupati Pamekasan Kholilurrahman dan Ketua Satgas MBG Sukriyanto akhirnya menerima perwakilan PMII.
Sejumlah ketua fraksi DPRD duduk melingkar, menyimak tumpukan bukti dan laporan lapangan yang dibawa mahasiswa.
Di tengah desakan massa, Ali Masykur tak lagi menahan sikap. Ia menyatakan dukungan terbuka untuk evaluasi total kinerja Korwil BGN.
“Kalau hasil evaluasi korwil memang harus diganti, ya diganti. Tidak ada ruang untuk pejabat yang tidak kooperatif,” tegasnya lantang, disambut pekik setuju dari massa.
Sikap dingin Korwil BGN menjadi titik balik. Pemkab Pamekasan, DPRD, dan Satgas MBG akhirnya satu suara: meneruskan rekomendasi pencopotan Hariyanto ke Presiden RI dan BGN Pusat. Surat rekomendasi itu diterima langsung dan ditandatangani para pejabat di hadapan mahasiswa.
Koordinator Aksi PMII Pamekasan Jibril menyebut dialog berjalan alot, penuh adu argumen. Namun hasilnya sesuai harapan massa.
“Setelah dialog panjang dan alot, semua pejabat yang hadir bersedia tanda tangan rekomendasi ke BGN dan Presiden terkait pencopotan Hariyanto. Ini kemenangan awal, tapi kami tidak akan lengah,” kata Jibril.
Senada, Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukriyanto mengakui pihaknya sudah berulang kali bersurat ke Korwil. Jawaban tak kunjung datang.
“Kami serius menanggapi. Beberapa kali kirim surat ke korwil tapi tidak direspons. Kondisi ini tidak bisa kami abaikan lagi. Aspirasi mahasiswa yang berbasis data harus dihormati,” ujarnya.
Tekanan ke Hariyanto tak berhenti di meja DPRD. Sebelumnya ia telah dilaporkan ke Polres Pamekasan atas dugaan rangkap jabatan, suap, dan pungli dalam pengelolaan MBG. Ia sempat diperiksa penyidik selama sekitar 10 jam. Hingga kini kasus masih berproses.
Informasi terbaru menyebut Polres Pamekasan akan kembali memanggil Hariyanto pekan depan untuk mendalami laporan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, rekomendasi DPRD dan Pemkab Pamekasan masih menunggu respons BGN Pusat dan Presiden RI. PMII menegaskan, pengawalan akan terus dilakukan sampai ada keputusan tegas.
“Bagi kami ini bukan akhir. Ini baru langkah pertama agar MBG benar-benar berpihak ke anak-anak Pamekasan, bukan ke kantong oknum,” tutup Jibril.
Mahasiswa Demo di DPR, Menyasar ke Fadli Zon Minta Batalkan Penulisan Buku Sejarah
