JEMBER — IndonesiaPos
Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah kepala daerah di Jawa Timur yang melibatkan orang-orang disekitarnya beberapa waktu lalu ternyata berdampak pula pada pola “permainan” pengadaan barang dan Jasa Di Jember. Beberapa nama orang lama dilingkaran kekuasaan mulai mengganti formasinya.
Sumber media menyebutkan, kini muncul sejumlah nama baru yang “aktif” bergerak ke sejumlah OPD untuk meminta “jatah” proyek dengan membawa dokumen pelaksana Anggaran (DPA).
Jika sebelumnya muncul nama D,F, Aw, Ynd, R dan sejumlah nama lainnya yang mengkoordinir paket pekerjaan baik jasa penyelenggara acara/EO, ITE maupun kegiatan lainnya, kini muncul nama Ash sebagai pendatang baru.
Ash sendiri merupakan anak dari Seorang timses yang disinyalir berkolaborasi dengan Ynd, salah satu timses bupati yang aktif bergerak dalam bidang Event organizer.
“Ash sering berkeliling ke OPD-OPD sambil membawa DPA,”ujar Sumber.
Dalam menjalankan “aksinya” lanjut sumber media, Ash bersama dengan tim Ynd meminta paket pekerjaan baik pengadaan barang, Penyelenggaraan acara maupun kegiatan lainnya sesuai dengan DPA yang dia bawa kepada sejumlah OPD.
“Akibat ulah mereka, banyak kepala OPD yang merasa risih, sebab bagaimapun juga para kepala OPD menganggap banyak rekanan penyedia barang dan jasa lokal yang menggantungkan mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan perusahaan agar tidak gulung tikar,”tambahnya.
“Bagi penyedia pengadaan barang dan jasa lokal, ada beban anggaran yang harus dikeluarkan, baik untuk pegawai perusahaannya, maupun biaya lainnya termasuk perpanjangan ijin perusahannya,”sambungnya.
Selain Ash, nama-nama lain yang sering meminta jatah paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa diantaranya, V ,R , D. Mereka merupakan jaringan Ynd yang turut ambil bagian dalam “permainan”pengkondisian paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
Agus Tono, koordinator forum masyarkat Jasa konstruksi (Formasi) Jember membaca ini sebagai sebuah “kedholiman” bagi rekanan Jember.
” Hal ini sangat berpengaruh bagi rekanan lokal. seharusnya mereka punya hak untuk mendapat peluang justru hanya bisa menyaksikan,” katanya.
“Ibaratnya menjadi penonton di rumahnya sendiri. Meski saya yakin bupati tidak sepenuhnya tahu akan hal ini . Dan harus bisa dijelaskan kenapa rekanan lokal tidak mendapat peluang?” Tanya Agus Tono dengan sedikit nada kecewa.(kik)
PAPBD 2023 Viral Di Medsos, Pemkab Jember Usulkan Dana Hibah dan Bansos Hingga Rp234 Milyar
