<

Para Tokoh Nasional Inginkan Pemerintah Bangun Dialog Untuk Papua

Sejumlah Tokoh Nasional

JAKARTA, IndonesiaPos.co.id

Gerakan Suluh Kebangsaan menyerukan agar konflik di Papua dan Papua Barat, segera  diselesaikan melalui dialog damai. Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Simon Morin menjelaskan ada kesenjangan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sehingga berbagai akar persoalan, tidak teratasi.

“Ada kesenjangan informasi dan komunikasi di bawah yang tidak terbuka sehingga terjadilah ledakan seperti ini (aksi demo di berbagai kota di Papua dan Papua Barat),” kata Simon dalam keterangan pers yang berlangsung di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Simon juga menilai aksi demonstrasi di Papua merupakan wujud sikap masyarakat Papua dalam membela dignity, atau harga diri, yang selama ini kurang mendapat penghargaan dan kebebasan dalam mengutarakan perasaan. Oleh sebab itu,  untuk memperbaiki masalah yang terjadi, Simon memandang harus dibangun dialog yang membangun kepercayaan masyarakat.

“Harus ada dialog yang membangun kepercayaan antara kita dengan kita sebagai bangsa. Kejadian di surabaya dan malang telah mentriger orang papua untuk bangkit dan mengatakan kami punya dignity,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Rektor UIN SYarif Hidayatullah Komarudin Hidayat menilai persoalan yang terjadi di Papua, tidak hanya sekedar kesejahteraan tetapi harga diri sebagai masyarakat yang merdeka.

 “Jangan memandang orang lain dengan ukuran kuantitatif dan materi, tidak. Ada dignity di dalamnya,” tegas Komarudin.

Adapun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menyebut terdapat masalah “di bawah karpet” yang belum terlesaikan. Peristiwa penyerangan Asrama Papua di Surabaya yang diikuti dengan meledaknya peristiwa-peristiwa di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat karena adanya masalah “di bawah karpet” tersebut.

Turut hadir dalam konferensi pers diantaranya Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Shinta Nuriyah Wahid, Alwi Shihab, Beny Susetyo, Alissa Wahid,   dan Achmad Suhaedy.

BERITA TERKINI

IndonesiaPos