BEKASI, IndonesiaPos.co.id
Aksi turun ke jalan akhirnya dilakukan sejumlah warga Kecamatan Tambun Utara. Mereka menolak pembangunan perumahan di atas lahan TKD, lantaran ijinnya tidak sesuai peruntukan, selain itu terdapat intimidasi kepada warga oleh oknum Pemerintah Daerah setempat.
Aksi Unjuk Rasa (Unras) berpusat di Kantor Kecamatan Tambun Utara, Senin (26/8/19). Didampingi LBH Legalitas Jakarta, massa turun ke jalan guna menghentikan pelaksanaannya, lantaran dinilai peruntukannya tidak sesuai dan banyak merugikan warga sekitar.
Koordinator massa pendemo dan juga perwakilan masyarakat, menyatakan perumahan tersebut melanggar peraturan, bahkan ada langkah – langkah intimidasi terhadap masyarakat, oleh oknum Pemda.
Kerugian yang dirasakan warga yakni kebisingan, keretakan tembok dan debu, akibat dampak pembangunan perumahan tersebut.
Mantan Lurah Sriamur Darip selaku perwakilan masyarakat menyampaikan, semua dampak dan peruntukan pembangunan oleh pengembang perumahan tersebut, tidak benar dan tidak berdasar.
Usai melakukan mediasi dengan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Tambun Utara, Sriamur memaparkan bahwa Sekcam menerima semua aspirasi dan keinginan masyarakat. Sekcam berjanji akan menyampaikan langsung kepada Camat.
“Secara kebetulan, Camat sedang ada di Bandung menjalankan tugas lain,” terang Sekcam Najmudin, didampingi oleh Kapolsek Kosasih HN dan Koramil Asnawi.
Najmudin juga mengatakan, tidak berkompenten memutuskan tuntutan warga, Camat lansung yang bisa memutuskannya.
Direncanakan pada 27 Agustus 2019 semua bukti dan data dari tuntutan masyarakat ini akan segera di serahkan Kepada Camat, untuk di tindaklanjuti agar semua tuntutan masyarakat di penuhi, seluruh kegiatan pengembang pembangunan perumahan tersebut, dihentikan sementara sampai ada titik temu atas tuntutan mereka yakni, terkait Perizinan, Peruntukan dan dampak yang di timbulkan. (Gan/Angga)
