JAKARTA – IndonesiaPos
Geger dana Bansos bocor hingga Rp497 tiliun. Padahal menurut pernyataan Menteri Sosial Tri Risma Harini kepada anggota DPR yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah hanya sebesar Rp78 triliun.
“Kalau kelebihan anggaran sebesar Rp419 triliun itu, kita gak tahu,”ujar Risma kepada anggota DPR di Jakarta. Beberapa waktu lalu.
Sementara itu, masyarakat mengganggap persoalan kelebihan anggaran itu yang tahu persis hanyalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau buka Jokowi, siapa yang tahu tentang keluarnya uang sebesar Rp497 triliun itu,” kata Wasis Subekti, dalam akun Snaeck Videonya.
Menurut Wasis, sesuatu yang tidak berguna dan sering menimbulkan masalah, pihaknya menganggap sampah.
“Tapi saya tidak menganggap Jokowi itu sampah,”tegasnya.
Wasis menduga, persoalan uang ratusan triliun itu yang tahu persis hanya Persiden, karena Presiden yang punya kuasa. Sementara Tri Risma Harini hanya seorang Menteri yang menbantu Presiden.
“Kalau Ibu Tri Risma hari ini tidak ngerti tentang uang itu, pasti yang tahu atasannya Bu Risma,”ujarnya.
Wasis menjelaskan, sebelum pemilu kemarin, Jokowi sebar-sebar bansos, untuk kemenangan anaknya sebagai calon wakil Presiden.
“Jadi rakyat itu sudah dianggap pengemis, dikasih beras dan mee. Padahal 497 triliun itu kelebihannya cukup banyak,”bebernya.
Agar kasus ini tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat Indonesia, Jokowi diminta untuk menjelaskan, kemana uang Rp497 triliun itu mengalir. Karena menurut Wasis, sebagian kecil uang itu ada uang pajak miliknya.
“Kecuali uang ratusan triliun itu uang Jokowi, tapi selain milik saya, uang itu milik masyarakat Indonesia,”ungkapnya
Sementara kasus Ganjar Pranowo yang katanya sebesar Rp100 miliar, semua geger. Sedangkan uang sebesar Rp497 triliun semua pada mingkem alias tutup mulut.
“Saya minta semua aktifis anti korupsi dan seluruh masyarakat Indonesia untuk segera melaporkan kasus dana Bansos sebesar Rp497 trilun itu ke aparat penegak hukum, agar semua terungkap siapa pelaku korupsi terbesar di Indonesia ini,”imbuhnya.
KPK Ingatkan Pemerintah Bansos Jangan Dijadikan Alat Politik
