Editorial IndonesiaPos
Momen hari raya Idul Fitri, ketika masyarakat umumnya saling bermaafan, publik disuguhi ‘drama perseteruan’ antar elite politik terutama Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.
Perseteruan itu merupakan residu pilpres yang dimenangi pasangan Prabowo dan Gibran, putra Jokowi.
Pimpinan PDIP, partai tempat Jokowi dan Gibran bernaung, merasa dikhianati oleh keduanya karena menyempal dari kesepakatan partai yang mengusung Ganjar-Mahfud.
Sebagai partai yang membesarkan Jokowi, juga Gibran, PDIP merasa perlu mendapatkan rasa hormat yang tinggi.
Kini, setelah pilpres berakhir dan KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang, perseteruan bukannya mereda, melainkan tampaknya kian meruncing.
Penyebabnya sepele. Jokowi kabarnya ingin bertemu Megawati. Sebagai kader PDIP, mantan Wali Kota Solo yang kini menjabat sebagai presiden itu, diberitakan ingin bertemu Mega, selaku ketua umum partai berlambang Banteng tersebut.
Suatu keinginan yang wajar, yang muda menyambangi yang tua. Apalagi ini masih momen Hari Raya, saat yang pas untuk bersilaturahim dan bermaafan. Kata pihak istana, rencana silaturahim antarpemimpin itu sedang diatur.
Kita tentu menyambut baik rencana itu. Sudah sewajarnya para pemimpin memberi teladan. Perbedaan sikap politik selama pemilu, memang semestinya ditepikan sejenak.
Perkara tidak setuju dengan proses penyelenggaraannya yang dianggap tidak adil atau curang, biarlah itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
Tugas pemimpin adalah memberi contoh bahwa rivalitas politik tidak harus memutus persaudaraan dan pertemanan.
Kami yakin, bahkan teramat yakin, Megawati dan Jokowi menyadari hal itu. Yang jadi persoalan adalah masing-masing pendukung seolah tidak rela kedua pemimpin tersebut bertemu. Mereka saling sindir di media massa.
Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi tidak bisa langsung bertemu Megawati, tapi harus menemui anak ranting partai terlebih dulu, itu merupakan usulan kader arus bawah PDIP.
Ucapan Hasto ini mendapat reaksi dari relawan Jokowi yang menilai syarat itu mengada-ada dan menganggapnya kekanak-kanakan.
Polemik inilah yang mengemuka dan menghiasi percakapan di ruang publik akhir-akhir ini. Suatu komunikasi politik yang kurang baik.
Sebaiknya, kedua pihak bersikap bijak dengan menahan diri untuk tidak saling melontarkan pernyataan yang dapat menyinggung satu sama lain. Selain kurang elok, sikap semacam itu hanya memperkeruh suasana.
Masyarakat yang terbelah sewaktu pemilu saja sudah saling berangkulan dan bermaafan, masak elitenya terus gontok-gontokan. Mau sampai kapan?
Oleh : IM
