PAMEKASAN — IndonesiaPos
DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Kamis (14/8/2026).
Pelaksanaan paripurna tahun ini dimajukan. Hal itu mengikuti keputusan di tingkat pusat. Semula agenda tahunan tersebut dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus. Namun karena 16 Agustus 2026 jatuh pada hari Minggu, maka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI juga dimajukan. Kebijakan yang sama kemudian diterapkan di seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pamekasan.
Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Pamekasan dimulai pukul 09.00 WIB. Agenda ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur”.
Tema tersebut sejalan dengan semangat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini.
Rapat paripurna dihadiri lengkap. Tampak hadir Bupati Pamekasan, Wakil Bupati Pamekasan, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, Wakil Ketua DPRD, seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Ketua KPU Pamekasan, Ketua Bawaslu Pamekasan, unsur yudikatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, serta 5 orang perwakilan Veteran.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur dalam sambutannya menyampaikan bahwa mendengarkan pidato kenegaraan merupakan agenda wajib dan konstitusional. Agenda ini harus diikuti oleh seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
“Melalui momentum ini kita dapat menyimak bersama capaian-capaian yang telah diraih bangsa dalam satu tahun terakhir. Sekaligus kita juga bisa melihat arah kebijakan pemerintah ke depan,” ujar Ali Masykur saat membuka sambutannya.
Menurutnya, pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni. Tetapi menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan program dengan prioritas nasional.
Dalam kesempatan itu, Ali Masykur memberikan apresiasi atas capaian swasembada pangan nasional yang kembali diumumkan pemerintah. Ia mengutip laporan dari Bulog yang menyebutkan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif TNI-Polri.
“Peran TNI-Polri sangat besar dalam mendukung produksi komoditas strategis seperti jagung dan padi. Ini patut kita apresiasi,” katanya.
Ia kemudian mencontohkan kondisi di Kabupaten Bangkalan. Saat ini Bangkalan menjadi daerah dengan surplus beras tertinggi di Madura. Salah satu faktor penyebabnya, menurut Ali Masykur, karena di Bangkalan tidak ada komoditas tembakau.
“Sehingga ketika musim kemarau tiba dan lahan tembakau tidak produktif, petani di sana tetap bisa menanam padi. Ini yang membuat Bangkalan surplus,” jelasnya.
Namun di tengah capaian nasional itu, Ali Masykur juga menyampaikan catatan kritis. Ia menyoroti persoalan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Ali Masykur menuturkan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke wilayah pelosok di Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu. Ia mengaku prihatin dengan kondisi yang ditemuinya di lapangan.
“Ketika kami bertanya kepada warga, mengapa di wilayah tersebut tidak terpasang bendera merah putih. Jawabannya cukup menampar kami. Mereka menjawab: di sini belum merdeka Pak. Belum merdeka secara ekonomi,” cerita Ali Masykur dengan nada prihatin.
Pernyataan warga tersebut menjadi bahan renungan baginya. Ia berharap di usia 81 tahun kemerdekaan ini, makna merdeka benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Harapan kita di usia 81 tahun ini, Indonesia benar-benar merdeka. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterpurukan, merdeka dari kejahatan seksual dan berbagai bentuk kejahatan lainnya,” tegas Politisi PKB tersebut.
Sorotan lain disampaikan Ali Masykur terkait program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program nasional ini saat ini sedang digencarkan pemerintah dengan anggaran yang mencapai miliaran rupiah.
Menurutnya, KDKMP diproyeksikan menjadi pusat penyaluran bantuan sosial termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Karena perannya yang strategis, program ini harus dikawal ketat.
“KDKMP ini bangunannya hampir seragam di semua desa. Anggarannya miliaran. Karena itu harus dikawal bersama, terutama oleh insan pers dan masyarakat,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan KDKMP. Publik berhak tahu kapan koperasi mulai beroperasi, siapa yang menjadi pengelolanya, dan bagaimana sistem pengelolaannya.
“Muara akhir dari semua program ini adalah kesejahteraan masyarakat. Perputaran ekonomi harus benar-benar berputar dari Koperasi Merah Putih. Jangan sampai niat baik ini justru tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Ali Masykur mengingatkan agar komitmen dan cita-cita Presiden RI dapat diikuti dengan niat yang sama oleh jajaran pemerintahan di daerah.
“Jangan sampai Presiden memiliki cita-cita yang mulia, tetapi di tingkat bawah tidak diiringi dengan niat yang sama mulianya. Kita harus satu frekuensi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” pungkasnya.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan pembacaan doa bersama. Doa dipanjatkan untuk keselamatan bangsa, kemajuan negara, dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pamekasan. (Roy)
DPRD Pamekasan Gelar Rapat Paripurna Sikapi Pelaksanaan APBD Tahun 2025
