<

Seorang Tersangka Dugaan Korupsi ATR/BPN Mengaku Beri 3,9 Juta Dolar AS untuk NU

JAKARTA — IndonesiaPos

Tersangka dugaan korupsi ATR/BPN Fahd El Fouz mengaku telah memberikan 3,9 juta dolar AS kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Pengakuan itu disampaikan usai dirinya rampung menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR/BPN.

Fahd juga menanggapi penanganan perkara yang menjeratnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fahd menyebut telah memberikan uang sekitar Rp70 miliar yang menurut pengakuannya diperuntukkan bagi organisasi keagamaan tersebut.

“Saya ngasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama. Untuk Nahdlatul Ulama saya kasih 3,9 juta dolar saya kasih,” kata Fahd usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Selasa 17 November 2026, dini hari.

Fahd juga melontarkan kritik keras terhadap KPK. Fahd mengklaim telah mengungkap sebagian informasi terkait perkara tersebut di hadapan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Kalau saya bongkar, nih gedung ini runtuh, KPK ini nggak bermarwah lagi, kalau saya bongkar semua. Saya sudah buka setengah di Dewas,” ujarnya.

Fahd bahkan menyatakan keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dan menilai KPK telah salah menangkap. “KPK salah tangkap, kalau saya ketangkap hari ini, kenapa saya berani teriak begini?” kata Fahd.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT) 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan kasus suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. “Tentunya semua didalami, bagaimana modus-modus itu dilakukan dan pihak-pihak siapa saja yang memberikan,” katanya, Kamis 8 Oktober 2026.

Menurut Budi, penyidik mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. “Apakah berhenti kepada para tersangka oleh KPK, atau mengalir kepada pihak-pihak lain,” ujarnya.

Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi Muktamar NU.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan hal tersebut memang menjadi salah satu materi yang ditelusuri penyidik. “Penyidik sudah menanyakan apakah benar ada keterkaitan dengan kegiatan muktamar salah satu organisasi di Indonesia,” katanya.

Taufik mengaku belum bisa menyampaikan kepastiannya. “Ini merupakan materi penyidikan yang didalami oleh tim penyidik,” ujarnya.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam pengembangan penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon Agung, serta sejumlah pihak swasta.

 

 

 

Usai Ditetapkan Tersangka, Kasus Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Kejagung

 

BERITA TERKINI

IndonesiaPos