<

Penyidik KPK Periksa Anggota Exco PSSI Sebagai Saksi Pencucian Uang

JAKARTA — IndonesiaPos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Endri Erawan. Dia diperiksa sebagai saksi terkait pencucian yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

Endri, yang menjabat Direktur Utama PT Alamjaya Bara Pratama, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Dia pernah menjadi Manajer Timnas Indonesia serta CEO klub sepak bola Mitra Kukar dan Komisaris PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik juga memanggil dua saksi lainnya terkait perkara tersebut. “Penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi terkait tindak pidana pencucian uang di wilayah Kabupaten Kukar,” ujarnya, Senin 16 November 2026.

Saksi lainnya adalah Yospita Feronika BR Ginting, Staf Bagian Keuangan PT Alamjaya Bara Pratama. Kemudian Dwi Wachyu Noor Afiah yang merupakan Direktur PT Lembuswana Perkasa.

Penyidikan kasus pencucian uang merupakan pengembangan dari perkara suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kukar tersebut. KPK pertama kali menetapkan Rita sebagai tersangka pada 28 September 2017.

Hal ini terkait suap pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima. Rita diduga menerima uang Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun.

KPK juga menetapkan Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Keduanya diduga menerima uang USD775 ribu atau setara Rp6,975 miliar terkait sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.

Pada 16 Januari 2018, KPK kembali menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka kasus pencucian uang. Keduanya diduga menerima uang dari sejumlah pihak sebagai imbalan proyek, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa.

Saat itu, KPK menduga Rita dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai mencapai sekitar Rp436 miliar. Uang tersebut diduga ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, hingga diubah bentuknya untuk menyamarkan asal-usul kekayaan.

Penyidik juga menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Antara lain kendaraan mewah, apartemen, tanah, dan berbagai barang berharga.

Dalam perkara pokok, Rita telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Juli 2018. Dia dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sekitar Rp110,7 miliar dan suap sebesar Rp6 miliar.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK kembali mendalami dugaan penerimaan gratifikasi Rita dari sektor pertambangan batu bara di Kukar. Pada Februari 2025, KPK mengungkap dugaan Rita menerima USD5 untuk setiap metrik ton batu bara hasil produksi perusahaan di sana.

Pengusutan aliran dana tersebut kemudian berkembang hingga menyasar sejumlah perusahaan. Pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kukar.

Di antaranya PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti. KPK menduga perusahaan-perusahaan tersebut digunakan sebagai sarana penerimaan gratifikasi oleh Rita.

 

.

 

 

KPK Mencium Adanya Pencucian Uang Saat Kembangkan Kasus Suap di MA

 

BERITA TERKINI

IndonesiaPos