<

Staf Anggota DPR Anwar Sadad Ditahan KPK, Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim

JAKARTA — IndonesiaPos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono, staf anggota DPR RI Anwar Sadad. Bagus ditahan terkait penyidikan dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan Bagus merupakan tersangka dari klaster kedua yang berasal dari pihak penerima. “Bahwa kemudian pada hari ini, Senin, 16 November 2026,” kata Taufik digedung KPK, Senin 16 November 202y.

“KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS (Bagus Wahyudiono). Staf AS dari anggota DPRD Jatim atau pihak swasta,” kata Achmad menambahkan.

Bagus ditahan untuk 20 hari pertama. Terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkara, penyidik mengungkapkan Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi alokasi dana hibah. Rekapitulasi untuk masing-masing anggota DPRD serta menghimpun usulan program dari para anggota dewan.

Anwar Sadad saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 diduga memperoleh alokasi dana hibah mencapai Rp291,5 miliar. Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.

Dari permintaan yang disertai komitmen fee selama periode 2019–2022, Anwar diduga menerima total Rp41,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp40,5 miliar diperuntukkan bagi Anwar, sedangkan Bagus diduga memperoleh bagian sekitar Rp1,26 miliar.

KPK juga mengungkap dugaan pemotongan dana hibah oleh para koordinator lapangan. Dari dana hibah yang dicairkan kepada kelompok masyarakat, sekitar 20 hingga 30 persen diduga kembali dipotong.

Akibatnya, dana yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55-70 persen dari anggaran awal. Atas perbuatannya, Bagus bersama Anwar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, KPK juga telah menyita sejumlah aset milik Bagus. Yakni, satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, serta satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Jatim 2019–2022. Dari jumlah tersebut, empat orang merupakan pihak penerima atau penyelenggara negara.

Sedangkan 17 lainnya merupakan pihak pemberi, terdiri atas 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara. Sejauh ini, KPK telah menahan tujuh tersangka.

Sementara itu, penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Perkara ini merupakan pengembangan yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.

 

Direktur PT AIM, Korupsi di Kemnaker Ditahan KPK

 

BERITA TERKINI

IndonesiaPos