SURABAYA, IndonesiaPos.co.id
Pemerintah Provinsi dengan DPRD Jawa Timur akhirnya mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2019 melalui rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (29/8/2019).
Hasilnya, belanja daerah naik Rp4,4 triliun dari PABD murni 2019. Di dalam rinciannya, belanja daerah pada APBD murni dianggarkan sebesar 33,5 triliun rupiah. Namun pada perubahan, meningkat hingga 38,4 triliun.
Selain anggaran belanja, anggaran pendapatan pun ikut meningkat. Rancangan awal pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp31,92 triliun. Namun pada perubahan, pendapatan diproyeksikan dapat meningkat menjadi 33,4 triliun.
Baca Juga : khofifah-inginkan-jatim-bisa-swasembada-bawang-putih/
Baca juga : gubernur-jatim-dengan-warga-papua-di-surabaya-ngopi-bareng/
Baca juga : arumi-bachsim-dukung-pendidikan-inklusif-di-bondowoso/
Penambahan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber pendapatan asli lainnya. Meskipun menyetujui, beberapa fraksi masih memberikan beberapa catatan. Di antaranya datang dari Fraksi PDI Perjuangan.
Utamanya, dalam hal belanja daerah. Di sektor perekonomian misalnya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti program asuransi nelayan yang baru menyentuh 67,88 persen (148.966 nelayan dari total 219.439 nelayan).
Selain di sektor nelayan, juga dengan memperhatikan keberlanjutan sinergitas program hulu-hilir. Yaitu, pemberian kredit bergulir modal kerja dan investasi. Program ini diberikan kepada tiga sektor usaha, yaitu pertanian, perkebunan dan perikanan.
“Jangan hanya sebatas pemberian modal, namun juga harus terus dipantau dan dievaluasi perkembangannya,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Juwono.
Di bidang pembangunan infrastruktur, PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah dalam mengupayakan penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS). Yang mana, hingga 2019 progres pembangunan masih menyisakan 300,60 km.
“Parahnya, dari angka tersebut, 228,915 km sama sekali belum ada kepastian rencana tindak lanjut,” katanya.
Kemudian, target pemantanpan jalan yang seharusnya lebih tinggi dari target provinsi yang baru mencapai 91,48 persen.
“Seharusnya, 1421 km jalan milik provinsi dapat mantap 100 persen,” kata Bambang Juwono.
Di bidang kesehatan rakyat, partai pemenang pemilu ini juga menyoroti anggaran untuk bantuan honorarium kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pemrov Jatim menganggarkan bantuan honorarium kepada 11.962 GTT dan 9.792 PTT.
“Jangan sampai bantuan ini justru digunakan pihak sekolah untuk mengurangi jumlah honor yang selama ini diterima GTT/PTT,” kata Bambang.
Hal senada disampaikan Fraksi Partai Demokrat. Penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Jatim. Yang mana, hingga Triwulan kedua 2019 tumbuh sebesar 5,72 persen sekaligus lebih tinggi dari target pertumbuhan nasional di semester kedua yang ada di angka 5,2 persen.
Di antaranya, dengan menekan angka kemiskinan berada di bawah 10,37 persen hingga akhir 2019, dan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT Jatim. Yang mana pada Februari 2019, TPT ada di angka 3,83 atau turun 0.03 persen untuk periode yang sama di tahun sebelumnya.
“Semua stakeholder Jatim mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan atas realisasi P-APBD 2019 dalam bingkai good-financial governance,” kata juru bicara Fraksi Demokrat, Agus Dono Wibawanto.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada penjelasannya menegaskan bahwa perubahan APBD tersebut menjadi salah satu pijakan dalam mewujudkan program visi dan misinya.
“Pembahasan ini merupakan keberlanjutan pembangunan dari mandat yang kami terima. Tentu, hal ini menjadi bagian penting pada proses penyusunan APBD ini,” kata Khofifah pada penjelasannya.
Menurut Khofifah, berbagai usulan kritis dari Fraksi menjadi bagian dari dasar membuat program.
“Usulan ini sangat strategis dan sangat kritis bagi upaya meningkatkan penguatan, pendalaman, dan penajaman dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemprov,” tegas Khofifah.
