BANYUWANGI, IndonesiaPos – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi tahun 2019 masih menimbulkan banyak pertanyaan bagi legislator DPRD Banyuwangi. Seperti halnya yang diutarakan oleh Fraksi Gerindra -Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi Gerinda PKS) DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Kedua fraksi tersebut mempertanyakan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Tahun (TA) 2019 yang mencapai Rp 187,085 miliar.
Pertanyaan itu disampaikan oleh Nauval Badri, Ketua dan juru bicara Fraksi Gerindra – PKS DPRD Banyuwangi di dalam Rapat Paripurna di Gedung Utama DPRD Banyuwangi
Ketua Fraksi Gerindra – PKS tersebut mempertanyakan tingginya SILPA sebagaimana disampaikan dalam nota pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi TA 2019 yang mencapai ratusan miliar.
“Selanjutnya penanganan aset milik Pemkab Banyuwangi perusahaan docking PT Putra Banyuwangi Sejati (PBS) hingga berakhirnya masa bakti kedua Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas belum tuntas,”katanya.
Legislator ini menganggap terkait ketiga penanganan PT PBS yang hingga saat ini tidak jelas jluntrungnya. Padahal sebagai Ketua Pansus PT PBS salah satu rekomendasi DPRD Banyuwangi adalah menjual aset dua kapal Sri Tanjung kemudian membeli kapal penyeberangan yang baru seperti saran kementerian perhubungan waktu itu.
“Ternyata sampai saat penuntasan masalahnya tidak jelas,”tegasnya.
Sementara Michael Edy Hariyanto, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi tentang agenda penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi LPJ APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 mengungkapkan, pada dasarnya PU fraksi yang disampaikan ada yang memuji dan ada yang mengkritisi atas pelaksanaan program pembangunan eksekutif tahun 2019.
“Ada yang salah kami luruskan sifatnya koreksi kepada eksekutif itu lah saling mengigatkan,”jelasnya.
Michael juga menuturkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi berikutnya kembali akan digelar secara virtual Rabu (8/7/20).
“Agendanya adalah penyampaian Jawaban Bupati Banyuwangi Atas PU Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi,”imbuhnya. (vian,dod)
