JAKARTA, IndonesiaPos – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan, seyogyanya persoalan pendidikan tidak kalah penting dengan persoalan ekonomi dan kesehatan.
Dari Rp405.1 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, lanjut dia, tidak ada alokasi untuk sektor pendidikan sama sekali. Padahal, sektor pendidikan mendapat perhatian khusus dalam konstitusi.
“Kalau bisa penanganan Covid-19 itu tidak hanya terkonsentrasi pada ekonomi dan kesehatan, tapi juga pendidikan,”kata Fikri di Jakarta, Sabtu (15/8/2020).
Anggaran sebesar Rp405.1 triliun itu didistribusikan untuk kesehatan Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, dunia usaha dan industri Rp150 triliun, dan relaksasi pajak Rp70.1 triliun.
Sementara untuk mengatasi problema pendidikan selama masa pandemi diserahkan sepenuhnya kepada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang hanya Rp70 triliun. Anggaran sebesar itu pasti tidak cukup untuk mengatasi problematika pendidikan.
Menurut politisi PKS ini, anggaran Covid-19 itu sempat dinaikkan menjadi Rp667 triliun dan kemudian naik lagi hingga menyentuh angka Rp900 triliun. Sektor pendidikan lagi-lagi tak tersentuh. Padahal, di sektor pendidikan ada sekitar 65 juta siswa dan mahasiswa yang mengalami kesulitan akses pendidikan selama pandemi.
“Jumlah siswa, mahasiswa, dan para orangtuanya merupakan jumlah yang riil di sektor pendidikan. Keluhan mereka adalah keluhan publik dan masyarakat Indonesia. Padahal, tidak ada alokasi anggarannya. Diserahkan sepenuhnya kepada Kemendikbud,” terangnya.
“Kemendikbud sendiri anggarannya Rp76 triliun, kemudian karena ada Covid-19 di-refocusing dan dikurangi jadi Rp70 triliun. Anggaran sebesar itu untuk menghadapi problematika sekarang tidak mampu,”imbuhnya.
