<
Beranda Pemerintahan & Politik

Komisi IX DPR-RI Desak Pemerintah Segera Cairkan Bansos PPKM Darurat

JAKARTA, IndonesiaPos

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta, kepada pemerintah untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jilid II.

Hal itu disampaikan Kurniasih saat menanggapi keputusan pemerintah yang memperpanjang pelaksanaan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang.

“Ingat masyarakat sudah menahan diri sejak 3 Juli. Baru ada bantuan sosial turun pekan terakhir PPKM Darurat Jilid I. Jadi kalau Presiden menyebut ada Rp55,21 triliun untuk bantuan sosial dengan berbagai bentuk, catatan saya hanya satu, segera cairkan untuk rakyat. Jangan berlarut-larut lagi di tataran teknis. Rakyat sudah bersabar,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (21/7/2021) kemarin.

Selain soal bansos, Politikus PKS itu juga meminta pemerintah untuk menerapkan standar positive rate sebagai acuan evaluasi PPKM Darurat.

BACA JUGA :

Heboh Bupati Bondowoso Angkat Tim Ahli Asal Jember Diduga Tak Paham Birokrasi

Sebab, kata dia, per 19 Juli 2021, positive rate masih sangat tinggi yakni 26.88 persen atau masih di atas ambang nilai WHO, yaitu lima persen.

Kurniasih menyebut, kasus harian COVID-19 dalam tiga hari terakhir dapat menurun karena jumlah tes yang dilakukan juga menurun.

Iklan-spot

“Jadi, untuk evaluasi PPKM Darurat Jilid II nanti gunakan angka positive rate sebagai acuan. Untuk BOR yang disebut menurun, data Kemenkes per 19 Juli, 26 kabupaten/kota masih di atas 91 persen. Bahkan dua kabupaten angka BOR-nya mencapai 100 persen. Hanya dua kabupaten/kota yang angka BOR di bawah standar WHO 60 persen. Artinya angka BOR kita masih cukup tinggi,” ujarnya.

Kurniasih juga meminta, selama perpanjangan ini, perbaikan indikator sistem kesehatan juga harus dilakukan.

“Turunkan positive rate, turunkan BOR, realisasi cepat penyediaan dua juta obat untuk pasien isoman, kepastian persediaan oksigen bagi pasien isoman maupun yang dirawat di RS,” katanya.

Selain itu, Kurniasih juga meminta, selama perpanjangan PPKM Darurat ini, target 1-2 juta vaksinasi per hari harus direalisasikan.

Selain 3T dan pemberian bansos, menurut Kurniasih, pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah saat ini adalah mencapai target vaksinasi nasional.

“Kita ingin tahun 2021 ini selesai terbentuk kekebalan kelompok, caranya hanya satu, agresivitas vaksinasi. Kalau kemarin tercapai satu juta vaksinasi per hari dalam satu hari, kenapa hari-hari setelahnya tidak tercapai lagi?,” ungkapnya.

“Kami sebagai Anggota Komisi IX dari PKS mendukung penuh proses vaksinasi ini. Jadi, siapkan strategi dengan pelibatan semua unsur masyarakat. Kantor PKS di beberapa daerah juga menjadi tempat vaksinasi bagi masyarakat. Jadi pemerintah harus lebih agresif lagi,” ujar Kurniasih.

Loading...

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo resmi memperpanjang PPKM Darurat sampai dengan 25 Juli 2021 dan akan melakukan pelonggaran secara bertahap pada 26 Juli 2021 jika kasus positif COVID-19 menurun.

Berita Terkait

Kolom Komentar

IndonesiaPos