JEMBER — IndonesiaPos
Acara yang sedianya diadakan pihak Bakesbangpol pada pertengahan Maret mendatang diduga di kerjakan orang dekat bupati. Tidak tangung-tanggung dana yang rencananya dikucurkan kurang lebih Rp.18 milyar.
Anggaran tersebut secara garis besar dibagi dalam 3 kelompok kegiatan, mulai dari jasa penyelenggara/ Even organizerapel untuk sholawat kebangsaan sebesar Rp.3,15 milyar . Jasa penyelenggara serap aspirasi pengendalian inflasi sebesar Rp.5,4 milyar. Dengan total anggaran kurang lebih Rp 8,5 milyar.
Jasa pengadaan makan dan minum apel Akbar sholawat kebangsaan sebesar Rp.Rp.2,4 milyar. Serta Anggaran Mamin serap aspirasi pengendalian inflasi sebesar Rp. 3,5 milyar sehingga total anggaran sebesar Rp.5,9 milyar.
Sedangkan Biaya souvenir apel sholawat kebangsaan sebesar Rp.700 juta dan biaya souvenirnya serap aspirasi pengendalian inflasi sebesar Rp.1,06 milyar. Kegiatan tersebut terbagi dalam beberapa even dengan menggunakan anggaran APBD Jember 2026.
Menariknya lagi, anggaran kegiatan sebesar itu diindikasi sebagian besar dilakukan oleh CV orang dekat bupati. Sebut saja CV DTP yang menurut informasi milik salah seorang anak petinggi Partai di Jember sekaligus orang dilingkaran Kekuasaan.
DPT merupakan CV yang bergerak dibidang pengadaan jasa Mamin. Bukan kali ini saja, untuk tahun 2025 CV DPT disinyalir sudah mengerjakan beberapa pengadaan Mamin disejumlah OPD . Selain CV DPT, ada juga CV JKP milik orang dekat bupati yang turut sebagai pelaksana pengadaan Mamin.
Untuk jasa pengadaan souvenir pada kegiatan-kegiatan di OPD muncul nama CV. PJI . CV ini rencananya “direrekrut” sebagai CV yang mengadakan souvenir di kegiatan apel sholawat kebangsaan dan kegiatan serap aspirasi aspirasi pengendalian inflasi.
Dugaan monopoli yang dilakukan orang-orang disekitar Bupati dianggap sebagai sesuatu yang bisa mematikan perusahaan pengusaha lokal lainnya. Hal ini disampaikan koordinator Forum masyarakat Jasa Konstruksi, Agus Tono lewat pesan Whatapp.
“Ada input ada out put, out come nya bagaimana?”tanya Agus Tono.
” Ketika dalam program tidak terjabarkan dengan jelas bagaimana bisa disebut itu kebutuhan rakyat bahkan apa bisa disebut mensejahterakan masyarakat,”ujarnya.
Apalagi yang melaksanakan kegiatan itu adalah orang-orang yang ada dilingkaran kekuasaan tandasnya. ” Ya wajib dipertanyakan untuk siapa manfaatnya,”ketusnya.
Hal lain yang tak kalah pentingnya menurut Agus Tono Kalau ada informasi apapun harus tersosialisasi kepada masyarakat terkait demgan transparansi publik biar bisa terakses oleh para rekanan.
Sebelumnya Ketua LSM Government Corruption Watch (GCW) Jember, Andhy Sungkono menyayangkan gelontoran anggaran sebesar itu hanya untuk Seremonial, sebab akan ada kebutuhan dinas lainnya yang terpaksa dipanggkas atau dialihkan .
“Ditengah program efisiensi keuangan yang lagi diterapkan pemerintah pusat dalam pengelolaan anggaran, disatu sisi di Jember justru rencananya ada penggelontoran anggaran hingga puluhan milyar hanya untuk jasa penyelenggara kegiatan,”ujarnya.
“Apalagi kegiatan pengadaan Mamin saja hingga milyaran rupiah.Saya sangat menyayangkan hal ini. Sepertinya tidak singkron antara kebijakan efisiensi Prabowo dengan apa yang dibenak bupati Jember,”tambahnya.(kik)
