JEMBER – IndonesiaPos
Minimnya pelaksanaan kegiatan pembangunan di Jember pada triwulan ke dua ini berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat. Mereka melihat hingga memasuki akhir April 2026 belum ada proyek kegiatan pembangunan infrastruktur yang signifikan di lapangan.
Dilain sisi, banyaknya kegiatan seremonial disejumlah wilayah turut mempengaruhi opini masyarakat bahwa tata kelola anggaran hanya berfokus pada pembangunan non fisik. Tanpa memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
Hal ini mendapat sanggahan dari sumber pejabat di Pemkab Jember. Menurutnya program pembangunan infrastruktur untuk tahun 2026 ini sudah terprogram.
” Untuk pembangunan infrastruktur sebenarnya sudah dianggarkan Awal tahun ini. Sejumlah OPD sudah menyusun perencanaan proyek pembangunan fisik. Namun kendala situasi global yang tidak menentu berdampak pada sejumlah harga barang,”tuturnya.
“Ini yang kemudian menjadi problem bagi pejabat pengadaan di OPD untuk menghitung ulang perencanaan dengan kenaikan barang yang tidak menentu setiap harinya,”tambahnya.
Otomatis lanjut Sumber, berdampak pada molornya rencana kegiatan pembangunan infrastruktur hingga memasuki triwulan kedua diawal tahun 2026 ini.
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Jember telah melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi C di DPRD Jember untuk membahas persoalan proyek jasa konstruksi yang hingga kini masih belum jalan karena terkendala harga barang yang mengalami kenaikan.
Sekretaris GAPENSI Jember, Dedi Kuswanto , ST kepada media mengungkapkan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C pihak GAPENSI secara gratis besar ingin mempertanyakan kondisi riil program pembangunan terutama masalah pembangunan infrastruktur.
” Kita mempertanyakan kejelasan paket program infrastruktur apakah menjadi salah satu program prioritas Pemkab Jember, selain itu kami juga menyampaikan saran bahwa dalam perencanaan harga satuan pelaksanaan kegiatan harus diatas harga pasar agar tidak membebani rekanan,”ujar pria yang aktif menggeluti dunia bela diri muathay ini.
Selama ini ungkap Dedi, banyak rekanan yang profesional dalam menjalani dunia konstruksi jarang dilibatkan dalam pelaksaan proyek fisik terutama tahun 2025 lalu yang sebagian besar dikuasai orang-orang diseputaran kekuasaan.
Sehingga kedepannya, harus ada perhatian dari dinas terkait apa-apa saja yang menjadi saran dari GAPENSi Jember. Dan pihak dinas sepakat akan melakukan koordinasi internal untuk mengakomodir saran dari GAPENSI termasuk menghitung ulang perencanaan agar tidak merugikan rekanan(kik)
Sandang “Predikat Kabupaten EO”, Jember Gelontorkan Rp.95 milyar Untuk Even Kegiatan
